Diplomasi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Negara-Negara Melanesian Spearhead Group Mohamad Hery Saripudin Primary Author mixed material bibliography Bandung Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad 2018 id Indonesia

Text

xvi, 244 hlm. ; ill. ; 29 cm. Indonesia, yang berhasil mengambil alih Papua dari Belanda pada tahun 1963, telah lama berjuang melawan gerakan separatis di Provinsi tersebut dan menghadapi berbagai tuduhan penyalahgunaan wewenang terhadap orang Papua. Militer Indonesia telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, sementara pihak setempat mengeluh bahwa sebagian besar kekayaan yang dihasilkan di Provinsi kaya sumber daya itu mengalir kembali ke Jakarta sementara orang Papua tetap miskin. Banyak orang Papua menganggap pengambilalihan Indonesia sebagai aneksasi ilegal dan aPM (Gerakan Papua Merdeka) telah memimpin pemberontakan tingkat rendah selama beberapa dekade. Pemberontakan itu telah lama menjadi alasan untuk keterlibatan militer yang signifikan di Papua. Penelitian ini membahas ketegangan antara negara-negara Melanesia dan Indonesia mengenai Papua dalam konteks Melanesia Spearhead Group (MSG) pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). MSG didirikan pada tahun 1988 sebagai sebuah forum untuk bekerja sama dalam isu-isu yang sangat penting bagi negara dan masyarakat Melanesia. Dengan menggunakan metode kualitatif serta pendekatan eksploratif yang mendalam, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menentang pengakuan beberapa negara MSG terkait Gerakan Papua Merdeka dan Indonesia tidak ingin organisasi MSG ini dijadikan sarana untuk mengintemasionaliasi isu Papua. Masalah ini menyebabkan perpecahan di dalam forum, dengan Papua New Guinea (PNG) dan Fiji berpihak pada Indonesia, dan Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan FLNKS mendukung tawaran United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kehadiran Indonesia dan ULMWP di dalam MSG, menjadikan MSG bagi ULMWP sebagai satu-satunya forum untuk melakukan dialog secara langsung dengan Indonesia, yang tidak mungkin dilakukan dalam struktur domestik Indonesia. Namun demikian MSG juga perlu membangun kapasitasnya untuk bekerja sama dalam masalah keamanan secara harmonis dan produktif antamegara anggota dan dapat menjalin kerjasama dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Ini berarti bahwa hubungannya dengan negara-negara besar seperti Indonesia harus solid dan kondusif. Mohamad Hery Saripudin Hubungan Internasional Kebijakan Luar Negeri, Separatisme, Diplomasi, Pap 327 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 327 Moh u/R.17.269.10 010040007576 Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 400) 327 Moh u 20%252Fscan0001.jpg.jpg 60970 2018-03-06 15:24:44 2018-08-16 11:06:31 machine generated