• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI PROVINSI JAWA BARAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010040007560	364.155 5459824 Rah i	Perpustakaan Pusat (Reference kls.300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	364.155 5459824 Rah i/R.17.501.7
  Penerbit	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xvii, 360 hlm.; ill.: 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	364.155 5459824
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	perdagangan anak Implementasi Kebijakan, Pencegahan, dan Penanganan
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Rahmat Hidayat

• Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak di Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat masih dinyatakan sebagai wilayah yang rentan terhadap kasus korban perdagangan anak dan bahkan menjadi salah satu daerah pengirim terbesar korban perdagangan anak di Indonesia. Besaran jumlah kasus setiap tahunnya meningkat cukup signifikan, akan tetapi jumlah korban perdagangan anak yang mampu ditangani oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat, masih rendah dari keadaan yang sebenarnya. Tujuan penelitian adalah menganalisis penyebab implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak di Provinsi Jawa Barat tidak berhasil menurut konsep implementasi kebijakan publik yang terdiri atas konten kebijakan dan konteks kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Tekhnik pengurnpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi literatur. Untuk menilai validitas dan reliabilitas hasil penelitian maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu peneliti melakukan pemeriksaan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi partisipan, wawancara mendalam dengan informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak belum efektif karena konten kebijakan dan konteks kebijakan. Dari sisi konten kebijakan, belum terdapatnya perubahan yang diharapkan dengan digulirkan kebijakan tersebut, pengambil keputusan belum efektif menjalin kerjasama, komunikasi, dan koordinasi dengan keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat, implementor kebijakan belurn efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta komitmen dan dukungan sumber daya yang masih rendah. Dari sisi konteks kebijakan, terdapatnya penggunaan kekuasaan dan kepentingan politik dari aktor yang terlibat, kepatuhan dan respon dari para pelaksana yang masih berbeda, dan institusi serta karakter rezim yang berkuasa masih syarat dengan kepentingan politik. Dari hasil penelitian ini diperoleh pemahaman konsep baru bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak, ditentukan oleh konten kebijakan dan konteks kebijakan. Faktor penentu lainnya adalah sinergitas kerjasama, komunikasi, dan koordinasi, struktur birokrasi dan keterpaduan hirarki, kejelasan, konsistensi tujuan dan dukungan dari pejabat, kecendrungan atau tingkah laku pelaksana kebijakan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.