Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of Implementasi Manajemen Aset di Pemerintahan (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya)

Text  

Implementasi Manajemen Aset di Pemerintahan (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya)

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan manajemen aset yang
yang diduga menjadi penyebab rendahnya kuaIitas laporan keuangan dan ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010030008258658.72 Tau iPerpustakaan Pusat (REF.12.318.5)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    658.72 Tau i/R.12.318.5
    Penerbit Fakultas Ekonomi Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xiv, 87 hlm. ; il. ; 29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    658.72
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    manajemen aset, kualitas Iaporan keuangan, akuntab
    Info Detil Spesifik
    Reference
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan manajemen aset yang
    yang diduga menjadi penyebab rendahnya kuaIitas laporan keuangan dan akuntabilitas
    kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penelitian adalah untuk
    mengetahui pengaruh manajemen aset yang terdiri dari inventarisasi aset, legal audit aset,
    penilaian aset, dan pengawasan dan pengendalian aset terhadap kualitas laporan
    keuangan dan akuntabiIitas kinerja.

    Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikattif dengan
    pendekatan kuantitatif. Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan Structural
    Equation Model (SEM) menggunakan Aplikasi SmartPLS dan SPSS untuk melakukan
    uji beda rata-rata antara kualitas laporan keuangan dengan akuntabilitas kinerja.

    Basil peneIitian menunjukkan bahwa manajemen as et yang terdiri dari
    inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, dan pengawasan dan pengendalian aset
    masing-masing berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan maupun
    akuntabilitas kinerja. Hal ini berarti bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan
    keuangan yang ditunjukkan dengan opini WTP dari BPK-RI, serta untuk meningkatkan
    akuntabilitas kinerja sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditunjukkan
    dengan predikat sangat memuaskan pada hasil evaluasi SAKIP, maka Pemerintah
    Kabupaten Kubu Raya dituntut untuk melaksanakan manajemen aset dengan optimal dan
    sebaik-baiknya.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi