Efrizal Syah Primary Author mixed material bibliography Bandung Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad 2017 id Indonesia

Text

xiii, 99 hlm. ; il. ; 29 cm. Tesis ini membahas peran kerjasama sipil militer dalam mengantisipasi pelanggaran wilayah udara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan deskriptif analitis. Adanya perbedaan kepentingan antara institusi sipil dan militer dimana institusi sipil lebih berorientasi terhadap bisnis transportasi udara yang berdampak terhadap perekonomian global, sedangkan institusi militer lebih mengedepankan kepentingan negara sesuai tugas pokoknya yaitu menjaga kedaulatan negara di wilayah udara nasional. Dalam kerangka keamanan nasional seharusnya kedua kepentingan terse but dapat bersinergi dalam rangka mencapai kepentingan nasional yang lebih besar. N amun kenyataannya, kepentingan sipil dan militer dalam ruang udara seringkali berbenturan, sehingga berdampak terhadap kemampuan sistem pertahanan udara nasional. Dalam kerangka inilah diperlukan pemberdayaan kapasitas nasional yang berkaitan dengan system penerbangan sipil nasional beserta infrastruktumya agar dapat terintegrasi dengan system pertahanan udara yang dikelola oleh TNI. Pada perkembangannya, dalam beberapa tahun terakhir telah ada kemajuan kerjasama sipil militer dalam pengelolaan pertahanan udara melalui mekanisme penyatuan data radar sipil dan militer serta mekanisme perizinan pesawat yang melintasi ruang udara nasional. N amun demikian landasan hukum dan mekanisme kerjasama yang dilakukan masih bersifat parsial sesuai dengan kepentingan masing-masing institusi sehingga kerjasama tersebut masih membutuhkan payung hukum yang lebih mengikat terkait komitmen dan action dari hasil perjanjian tersebut. Indonesia telah melakukan kerjasama sipil-militer dalam pengelolaan pertahanan udara nasional yang melibatkan beberapa institusi sipil dan militer. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kerjasama sipil militer dalam mengantisipasi pelanggaran wilayah udara nasional telah dilaksanakan dengan kondisi kebijakan yang belum menyentuh aspek pengelolaan ruang udara secara utuh , kebijakan nasional yang masih terlalu umum dan kurangnya singkronisasi antar kebijakan dan ketidakselarasan kebijakan dan implementasinya. Sedangkan aspek pola kerjasama kondisinya masih parsial, tidak integrative dan bersifat bottom up serta kondisi sumber daya yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu diupayakan percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Udara. Efrizal Syah KerjasamaSipil-Militer, Pelanggaran Wilayah Udara 358.459 8 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 358.459 8 Efr p/R.17.189.16 010030008250 Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300) 358.459 8 Efr p 20%252Fscan0001.jpg.jpg 60892 2018-03-05 16:28:24 2018-08-02 07:49:06 machine generated