• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Kebijakan industri pertahanan dalam negeri untuk mendukung kemandirian alutsista di Indonesia

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008243	355.8 Waw k	Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	355.8 Waw k/R.17.189.10
  Penerbit	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 82 hlm. ; il. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	355.8
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Industri Pertahanan, AIutsista, Military Industria
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Wawan Darmawan

• Kebijakan industri pertahanan adalah poin penentu dalam perkembangan industri dalam negeri untuk meraih kemandirian Alutsista di Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis akan menganalisa kebijakan industri pertahanan dalam negeri untuk Alutsista di Indonesia khususnya yang berhubungnan dengan PT. Dirgantara Indonesia. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, langkah ini harus dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi dari semua pihak. Ketergantungan dalam Alutsista akan menciptakan kerawanan dalam jangka panjang akan kesiapan operasi dari komponen utama pertahanan nasional yaitu TNI. Dengan alasan itu, perlu untuk mengurangi ketergantungan Alutsista dari pihak luar dengan meningkatkan kemandirian produksi Alutsista seiring dengan kemampuan ekonomi nasional. Walau bagaimanapun tidak ada negara yang dapat mandiri secara penuh dalam pemenuhan kebutuhan Alutsistanya, tetapi paling tidak ketergantungan dari pihak luar dapat dikurangi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data yang didapat melalui observasi atau pengamatan dan wawancara dengan pejabat terkait dan staf manajemen PT. Dirgantara Indonesia. Optimalisasi peran PT. Dirgantara Indonesia dalam kemandirian industri pertahanan Indonesia khususnya dukungan Alutsista untuk TNI AU, maka riset dan penelitian terhadap PT. DI harus senantiasa terlaksana secara berkelanjutan dengan memperhatikan situasi dan kondisi persenjataan nasional dan intemasional yang selalu berkembang setiap tahunnya. Riset seperti ini akan lebih bermanfaat apabila disertai dengan kebijakan pemerintah dan politisi serta dukungan dana yang kuat. Kebijakan yang dinamakan Military Industrial Complex dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan industri pertahanan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.