• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

KEBTJAKAN PENGEN DALfAN \VTLA Y AH IJDARA INDONESIA, TERHADAP PENERBANGAN ASING (Studi di Lanud Husein Sastranegara Bandung Tahun 2016) THE POLICY OF AIRSPACE CONTROL OVER FOREIGN FLIGHTS (Study in Husein Sastranegara Air Force Base 2016)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008235	358.459 824 32 Kar k	Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	358.459 824 32 Kar k/R.17.189.22
  Penerbit	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 77 hlm. ; il. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	358.459 824 32
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Penerbangan Asing, Kedaulatan Negara, Pertahanan,
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Karyanto

• Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki kebijakan terkait pelanggaran wilayah udara terrnasuk terhadap penerbangan asing yang tidak memiliki izin. Hal tersebut terkait dengan posisi silang antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia yang membuat Indonesia menjadi negara yang sangat sibuk karena menjadi area perlintasan bagi negara-negara lain yang hendak menuju suatu tempat ke temp at lainnya, dan hal tersebut dapat merupakan potensi ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara. Pelanggaran wilayah udara Republik Indonesia oleh pihak-pihak yang berkepentingan harus dianggap sebagai ancaman yang bergerak paralel dengan perkembangan global sehingga menjadi tantangan yang harus senantiasa diantisipasi seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat pesawat asing yang melintas wilayah Indonesia baik yang terjadwal maupun tidak terjadwal (unscheduled) terrnasuk penerbangan gelap (black flight). Untuk menanggulangi penerbangan asing tersebut, diberlakukan kebijakan force down oleh pihak TNI AV dan penyelidikan oleh PPNS yang berdasarkan penelitian ini tidak relevan dengan kondisi yang seharusnya terutama berkaitan dengan denda dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar yang tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh TNI AV untuk melakukanforce down. Dengan demikian perlu adanya pengkajian mengenai prosedur force down dan penegakkan hukurnnya yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.