• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PERAN TNI AU DALAM PENEGAKKAN HUKUM -TERHADAP PELANGGARAN KEDAULATAN WILAYAH UDARA (Studi Kasus Polisi Militer Angkatan U dara di Lanud Samratuiangi Tabun 2014, Manado) THE RODE OF THE INDONESIAN AIR FORCE IN LAW ENFORCEMENT AGAINST AIRSPACE SOVEREIGNTY VIOLATIONS (A Case Study of Air Force Militery Police at the Samratulangi Air Force Base in 2014, Manado)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008233	358.459 842 41 Nyo p	Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	358.459 842 41 Nyo p/R.17.189.26
  Penerbit	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiv, 128 hlm. ; il. ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	358.459 842 41
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Penegakkan Hukum, Pelanggaran Wilayah, Kedaulatan.
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	I Nyoman Swardita

• Penelitian mengenai latar belakang regulasi pelanggaran pesawat asing dalam penyidikan yang dilakukan PPNS sesuai Undang-undang penerbangan no 1 tahun 2009 dan sesuai Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang menentukan bahwa "The contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory", Prinsip dari pasal tersebut bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh (complete) dan penuh (exclusive) atas ruang udara di atas wilayahnya menunjukkan wilayah ruang udara setiap negara adalah tertutup (the air is closed) dan bukan bebas terbuka (the air is Fee). Konsep the air is closed dilandasi pertimbangan keamanan negara (security consideration), hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ruang udara bagi kepentingan pertahanan dan keamanan suatu negara sangatIah vital, apalagi bila ditinjau dari ancaman musuh yang datangnya melalui ruang udara akan sangat raw an, sehingga pengawasan dan pengendalian ruang udara perlu diatur sedemikian untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional suatu negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengadopsi menjadi Pasal 5 dengan rurnusan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan ekskIusif atas wilayah udaranya. Terkait dengan dimilikinya kedaulatan tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia berwenang melaksanakan pengaturan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, penerbangan dan ekonomi nasional serta keselamatan penerbangan nasional. Untuk menjamin terlaksananya maksud tersebut TNI diberi tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pelaksanaan tugas TNI dalam menegakkan kedaulatan di ruang udara nasional diberikan kepada TNI Angkatan Udara, selain tugas menegakkan hukum juga menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional berdasarkan hukum nasional dan hukum intemasional yang telah diratifikasi. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan udara dimaksud merupakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin terciptanya kondisi wilayah udara yang aman serta bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah udara nasional. Dengan demikian pelaksanaan tugas tersebut harus didasari hukum berupa pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana penerbangan yang beraspek pertahanan negara yang dikategorikan sebagai pelanggaran wilayah udara yurisdiksi nasional.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.