Guntur Wibowo Primary Author mixed material bibliography Bandung Fak. Hukum Unpad 2018 id Indonesia

Text

xii, 161 hlm. ; il. ; 29 cm. KEBEBASAN HAKIM UNTUK MENENTUKAN STATUS BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ABSTRAK Ketentuan Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan "semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara" tidak konsisten diterapkan oleh Hakim dalam memutus status barang bukti perkara tindak pidana kehutanan. Untuk itu, karya ilmiah ini bertujuan untuk meneliti sampai sejauh mana hakim memiliki kebebasan untuk tidak menerapkan suatu aturan yang sudah jelas tereantum dalam undang-undang serta meneliti bagaimana sistem peradilan pidana dapat mentolerir mengenai kebebasan hakim tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam pene1itian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang mana penelitian dilakukan dengan menerapkan asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ke dalam kondisi yang terjadi pada dunia nyata. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukurn dan praktik pelaksanaan objek penelitian. Tahap penelitian dalam karya ilmiah ini dilakukan dengan eara penelitian kepustakaan. Analisis dilakukan dengan eara normatif kualitatif Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mengenai kebebasan hakim dalam menentukan status barang bukti perkara tindak pidana kehutanan sebenamya sudah dibatasi oleh adanya ketentuan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan, namun karena adanya tujuan hukum yang harus dieapai oleh hakim yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka hakim dengan berdasar pada ketentuan lain yang dapat dioperasionalkan oleh-nya untuk menentukan status barang bukti perkara tindak pidana kehutanan dan dengan kebebasan hakim-nya dapat menentukan status barang bukti perkara tindak pidana kehutanan dengan menyimpangi ketentuan dalam UU Kehutanan namun tetap berdasar pada aturan maupun azas hukum yang ada sehingga tidak menimbulkan adanya kesewenang-wenangan dan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat mengakomodir adanya disparitas penentuan status barang bukti perkara tindak pidana kehutanan akibat adanya kebebasan hakim karena tujuan dari sistem tersebut adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, dimana ketika dibuatkan perbandingan mana yang lebih penting penulis mengikuti pendapat ahli-ahli hukum lebih menitik beratkan pada tereapainya keadilan dan kemanfaatan dibandingkan dengan kepastian hukum. Guntur Wibowo Hukum Pengadilan Pidana KEBEBASAN HAKIM UNTUK MENENTUKAN STATUS BARANG BU 345.02 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 345.02 Gun k/R.11.77.2 010030008222 Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300) 345.02 Gun k 20%252Fscan0001.jpg.jpg 60769 2018-03-01 16:12:47 2018-03-14 13:04:09 machine generated