Aldy Senowibowo I H Primary Author mixed material bibliography Bandung fakultas hukum Unpad 2017 id Indonesia

Text

xii, 106 hlm. ; il. ; 29 cm. PERJANJIANBAKU DALAM K.ERJASAMA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DmUBUNGKAN DENGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA Pada perkembangannya saat ini implementasi peIjanjian baku seringkali kita temui dalam transaksi pengadaan barang dan jasa. Adapun hal yang menjadi pertimbangan hal tersebut diimplementasikan dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama dalam bidang telekomunikasi. Hal ini dilatarbelakangi proses yang tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses legalitas sehingga proses perjanjian baku ini diyakini menawarkan efisiensi dalam sebuah kegiatan bisnis dalam ruang Iingkup pengadaan barang dan jasa khususnya dalam bidang telekomunikasi. Meninjau segala kelebihan yang dihasilkan dari implementasi perjanjian baku temyata implementasi ini mengandung beberapa kelemahan bagi pihak yang disodorkan perjanjian tersebut sehingga pihak tersebut hanya diberikan dua pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa peluang untuk turut serta mengatur isi dari perjanj ian tersebut, sebaliknya hal ini menjadi peluang bagi pihak yang membuat perjanjian baku tersebut untuk memposisikan kedudukannya lebih menguntungkan daripada pihak yang disodorkan peIjanjian tersebut. Menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan spesfikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis mencoba untuk mengidentifikasi akibat klausul dalam perjanjian baku yang merugikan penyedia jasa dalam perjanjian kerjasama pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan bentuk perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi (vendor) terhadap isi klausul yang merugikan pihak penyedia jasa. Bedasarkan hasil penelitian dengan pedekatan identifikasi masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa Akibat terhadap klausul perjanjian dalam kerjasama pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merugikan salah satu pihak dalam hal ini penyedia jasa adalah apabila para pihak telah memenuhi ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata dengan berdasarkan asas yang terkandung dalam pasal 1338 KUHPerdata, maka peIjanjian yang disepakati dan ditandtangani para pihak secara sah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang terikat dan membuat perjanjian tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia jasa (vendor) jika terjadi wanprestasi pihak pemberi pekerjaan adalah apabila perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari perselisihan tidak dapat dise1esaikan secara musyawarah, maka akan dimintakan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN!) dengan menggunakan tata cara yang berlaku pada BANJ. Aldy Senowibowo I H Pada perkembangannya saat ini implementasi peIjanj 346.07 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 346.07 Ald p/R.11.278.2 010030008212 Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300) 346.07 Ald p 20%252Fscan0001.jpg.jpg 60752 2018-03-01 14:58:58 2018-03-14 13:02:43 machine generated