ISMANTO Primary Author mixed material bibliography Bandung Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad 2017 id Indonesia

Text

xix, 307 hlm. ; il. ; 29 cm Implementasi otonomi daerah di Indonesia masih menyisakan banyak permasalahan. Paradigma governance yang diadopsi sebagai nilai baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada praktiknya masih berjarak dari idealitanya, tak terkecuali di Provinsi Banten. Sejumlah gejala patologis yang mewarnai perjalanan Banten sebagai daerah otonom baru pascaterbentuk pada tahun 2000, merepresentasi bukan hanya rendahnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan namunjuga buruknya wajah tata kelola pemerintahan daerah. Berdasarkan latar belakang inilah penelitian yang bertujuan mengeksplorasi secara kualitatif tentang kondisi tat a kelola pemerintahan daerah ini dilakukan dalam kerangka kerja governance evaluation (Bovaird dan Loffler, 2002). Pendekatan perilaku digunakan guna mendeskripsikan ragam perilaku dan faktor­ faktor yang mendorong munculnya perilaku aktor-aktor kepemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Rondinelli (2006), yaitu: pemerintahan daerah, sektor privat, dan masyarakat sipil. Sedangkan eksistensi aktor-aktor tersebut dianalisis perannya sebagai konstituen, dimana interaksi yang terj adi antaraktor tersebut dipaharni sebagai lingkungan yang menentukan karakteristik dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud teori multipel konstituensi (Connolly, Conlon, dan Deutsch, 1980). Penelitian ini secara eksploratif berhasil mengungkap kondisi tata kelola pemerintahan daerah yang belum berorientasi pada isu-isu utama tata kelola pemerintahan daerah, sebagaimana tampak dari kondisi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepercayaan publik, dan penghormatan pada proses-proses demokratis yang masih memprihatinkan. Kondisi ini secara nyata ditentukan oleh ragam perilaku aktor-aktor kepemerintahan daerah yang kurang mendukung terwujudnya tat a kelola pemerintahan daerah yang baik sebagaimana dicirikan oleh perilaku elit pemerintahan daerah yang otoritanianistik, kooptatif, interventif, mempolitisasi birokrasi dan sumber daya negara, serta perilaku berburu rente. Demikian pula dengan perilaku sektor privat yang kolusif, nepotis, dan perilaku berburu rente yang menyebabkan terabaikannya hak-hak publik atas pembangunan daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Di samping itu, pragmatisme di kalangan elemen masyarakat sipil ditunjukkan oleh perilaku memanfaatkan kelembagaan organisasi untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kolektif; serta perilaku memanfaatkan kesempatan dalam rangka mobilitas vertikal, baik secara ekonorni maupun politik. Terdapat rag am faktor berbeda yang teridentifikasi menentukan perilaku masing-masing aktor tata kelola pemerintahan daerah. Perilaku elit pemerintahan daerah misalnya, lebih banyak ditentukan oleh faktor personal, faktor yuridis, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Sementara perilaku elit birokrasi lebih banyak ditentukan oleh faktor politik, dan faktor ekonomi. Kondisi penegakan hukum serta pengawasan dan pengendalian pembangunan yang lemah, teridentifikasi sebagai lahan bagi tumbuh suburnya perilaku kolusif dan nepotis di kalangan sektor privat. ISMANTO Terdapat rag am faktor berbeda yang teridentifikas 320.859 823 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 320.859 823 Ism t/R.17.200.1 010040007529 Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300) 320.859 823 Ism t 20%252Fscan0001.jpg.jpg 58099 2018-01-02 15:44:22 2018-03-08 10:54:25 machine generated