Aan Eko Widiarto Primary Author mixed material bibliography Bandung fakultas hukum Unpad 2017 id Indonesia

Text

xx, 297 hlm. ; il. ; 29 cm Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukurn. Salah satu konsekuensi Negara Hukurn adalah pernbangunan hukurn positif rnelalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Pernbentukan peraturan perundang­ undangan tennasuk salah satu subsistern dalarn kehidupan bemegara. Norma hukum mengenal adanya hierarki atau tata susunan norma. Di dalarn perkembangan hukurn positif di Indonesia yang rnengatur hierarki peraturan peraturan perundang-undangan, hierarki tersebut berubah-ubah baik sebelurn maupun sesudah perubahan UUD 1945. Hierarki peraturan perundang-undangan senantiasa berganti-ganti sesuai dengan keinginan penguasa yang pada saat itu berkuasa. Hal ini berpengaruh terhadap kurang terwujudnya tertib hukurn dalarn Negara Hukurn Indonesia. Identifikasi rnasalah yang penting diteliti m eliputi apakah hierarki peraturan perundang-undangan berhubungan dengan kedudukan lembaga negara yang berwenang rnernbentuk peraturan perundang-undangan? Kemudian, apa pengaruh politik hukurn pengaturan hierarki peraturan perundang­ undangan terhadap tertib hukurn di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah menemukan konsep politik hukurn pengaturan hierarki peraturan perundang­ undangan yang dapat rnewujudkan tertib hukurn di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan rneliputi pendekatan peraturan, sejarah dan perbandingan hukurn. Pendekatan tersebut digunakan untuk rnengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan identifikasi rnasalah penelitian, termasuk rnenelaah kesesuaian antara kaidah hukurn yang satu dengan yang lain, serta membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia, Jerman, Belanda, dan Arnerika. Analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hubungan antara hierarki peraturan perundang-undangan dengan susunan dan kedudukan lernbaga negara yang rnernbentuknya rnerupakan pengaruh dari legitirnasi wewenang yang dirniliki oleh lernbaga negara tersebut sehingga memengaruhi validitas norma. Sernakin besar fungsi lernbaga negara dalarn susunan pernerintahan negara rnaka sernakin besar validitas normanya dan akibatnya hierarki produk hukurnnya rnenjadi tinggi. Pengaruh politik hukurn pengaturan hierarki peraturan perundang-undangan terhadap tertib hukurn di Indonesia sangat kuat. Apabila politik hukurnnya dernokratis rnaka terwujud tertib hukum yang responsif dengan rnenernpatkan produk hukurn yang rnerupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat pada hierarki lebih tinggi dan rnenjarnin eksistensi produk hukurn daerah dan rnasyarakat hukurn adat. Sebaliknya, apabila politik hukurnnya otoritarianlsentralistik rnaka hierarki peraturan perundang­ undangan bersifat represif. Konsep politik hukurn pengaturan hierarki untuk mewujudkan tertib hukurn di Indonesia adalah politik hukurn yang didasarkan pada Cita Hukurn Pancasila. Politik hukurn tersebut bersendikan: nilai keajegan, berasaskan otonorni dan rnengakui dan rnenghormati kesatuan rnasyarakat hukurn adat, dan berturnpu pada kesesuaian antara kedudukan Lernbaga N egara yang berwenang rnernbentuk peraturan perundang-undangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Aan Eko Widiarto Hukum 340 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 340 Aan p/R.11.1.1 010040007482 Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300) 340 Aan p 20%252Fscan0001.jpg.jpg 58040 2017-12-27 15:27:14 2018-09-19 08:07:02 machine generated