• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Kelangkaan dalam keberlimpahan : perspektif ekologi politik (studi kasus pemenfaatan mata air di Kabupaten Sukabumi)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010040007479	577.6 Ene k	Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 500)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	577.6 Ene k/R.12.53.1
  Penerbit	Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	xvi, 212 hlm. ; ill. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	577.6
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	ekologi politik, fenomena paradoks, akses air v
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Eneng Rahmi

• Kelangkaan dalam keberlimpahan air merupakan fenomena paradoks yang umum terjadi di negara berkembang. Dalam hal ini, kelangkaan yang dimaksud adalah sebuah kondisi yang relatif karena fenomena tersebut muncul akibat terjadinya ketidaksetaraan akses terhadap mata air. Penelaahan rnengenai ketidaksetaraan akses dalam penelitian ini difokuskan pada kondisi perbedaan akses terhadap mata air antara masyarakat dan swasta. Masyarakat merupakan pihak yang rnengalami kesulitan akses terhadap mata air, sedangkan pihak swasta dalam lokasi yang sama mampu memperoleh manfaat bahkan mampu memberikan keuntungan perusahaan. Penelitian ini menggunakan perspektif ekologi politik untuk memperoleh faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksetaraan akses terhadap mata air. Ekologi politik menyakini bahwa segala bentuk perubahan lingkungan yang menimbulkan konflik sosial bukan hanya disebabkan oleh faktor fisik tetapi disebabkan oleh faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Metoda campuran digunakan dalam penelitian ini dengan memasukan data kuantitatif ke dalam data kualitatif. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksetaraan akses adalah intervensi dari pemodal terhadap kebijakan terkait pemanfaatan air; kolaborasi negara dan swasta atas penentuan alokasi pemanfaatan mata air; rendahnya partisipasi masyarakat dalam menentukan pola distribusi dan alokasi mata air; dan penempatan modal sebagai penentu akses terhadap perolehan air dalam mekanisme pasar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka altematif solusinya adalah melakukan sinergitas pengelola sumber air di seluruh tingkatan dan melakukan rasionalisasi terhadap besaran nilai air baku yang selama ini terlalu rendah, penerbitan aturan teknis yang selaras dengan dengan aturan pokok (UUD) dan diimplementasikan secara utuh dan merata, melakukan valuasi ekonomi lingkungan atas eksploitasi yang terjadi dalam satu siklus tertutup dan memperhitungkan dampak sosial yang akan timbul atas berlakunya sebuah kebijakan. Dengan demikian, diharapkan terciptanya harmonisasi pembangunan melalui terciptanya keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi sehingga pemanfaat air memperoleh kesetaraan akses danjuga terwujudnya kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.