Delfiyanti Primary Author mixed material bibliography Bandung fakultas hukum Unpad 2017 id Indonesia

Text

xvi, 362 hlm. ; ill. ; 29 cm. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah pengaturan hukum penanaman modal asing yang termuat dalam Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement / ACIA) tahun 2009 dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut; kedua, bagaimanakah implikasi dari ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) terhadap pengaturan hukum penanaman modal di Indonesia dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan ketiga, bagaimanakah konsep Penanaman Modal Asing (PMA) dalam hukum penanaman modal Indonesia dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN guna menyongsong Pembangunan Ekonomi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum, yang menitik beratkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung oleh data primer berupa wawancara yang diperoleh dari penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini; Pertama, berdasarkan Pasal 1 (a) dan Pasal 2 Persetujuan ACIA tentang tujuan dari pembentukan ACIA maka pengaturan hukum penanaman modal asing dalam Persetujuan ACIA menganut suatu rezim penanaman modal yang "bebas dan terbuka" (a Free and Open Investment Regime) di ASEAN dalam rangka mencapai tujuan akhir dari integrasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Liberalisasi penanaman modal ASEAN tersebut juga didukung antara lain oleh Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) berdasarkan Pasal 5 ACIA dan Prinsip Perlakukan yang Sama (Most Favoured Nation Treatment/MFN Treatment) berdasarkan Pasal 6 ayat 1 ACIA yang keduanya merupakan prinsip hukum intemasional yang banyak digunakan dalam berbagai perjanjian intemasional. Disamping itu, pengaturan hukum penanaman modal asing dalam Persetujuan ACIA juga memuat "negara kesejahteraan". Ini terlihat dalam Pembukaan Persetujuan ACIA dan Pembukaan Piagam ASEAN dan Pasal 1 (poin 5, 6 dan 11) Piagam ASEAN (ASEAN Charter).; Kedua, Implikasi dari Persetujuan ACIA tersebut maka Indonesia hendaknya harus berusaha menselaraskan pengaturan hukum penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan ACIA. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah selaras dengan yang termuat dalam Persetujan ACIA walaupun pada bagian-bagian tertentu masih ada perbedaan dan perlu penyempumaan ; Ketiga, Konsep penanaman modal asing (PMA) dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengandung konsep "Iiberalisasi terbatas" dengan adanya beberapa pengecualian diantaranya demi kepentingan nasional dan liberalisasi penanaman modal asing tersebut pad a akhimya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Pembukaan VU No. 25 tahun 2007, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat 1). Disamping itu, VU Penanaman Modal ini juga berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi sebagaimana termuat dalam Pembukaan UU Penanaman Modal ini dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Delfiyanti Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang ber 346.092 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 346.092 Del k/R.11.156.1 010040007460 Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300) 346.092 Del k 20%252Fscan0001.jpg.jpg 58016 2017-12-27 11:55:35 2018-03-07 19:17:51 machine generated