• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PELAKSANAAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF JARINGAN (Studi tentang Jaringan Antar Organisasi dalam Penyediaan Informasi Anggaran melalui Website Pemerintah Provinsi Jambi 2016)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010040007441	351 Ahm p	Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Ahm p/R.17.280.2
  Penerbit	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xv, 215 hlm. ; il. ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	jaringan, transparansi pemerintahan, intragovernme
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	AHMAD SUBHAN

• Belum terlaksananya transparansi pemerintahan secara berkualitas masih menjadi pennasalahan di Indonesia. Pemerintah dipandang belum transparan meskipun sudah mengeluarkan berbagai kebijakan keterbukaan infonnasi, salah satunya aksi transparansi anggaran daerah melalui website resmi masing-masing Pemda, tennasuk Pemerintah Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan perspektif jaringan yang membahas beberapa aspek penting yaitu: komposisi aktor, pola jaringan, dan faktor penentu efektifitas jaringan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan unit analisis seluruh organisasi yang terlibat dalam penyediaan infonnasi laporan anggaran melalui website www.jambiprov.go.id. Penentuan infonnan dilakukan secara berantai dengan metode snowball dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan pasif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi aktor terdiri dari sepuluh organisasi yang terlibat dalam konteks Aksi Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TP AD) berdasarkan Intruksi Presiden. Komposisi aktor jaringan bersifat homogen yang seluruhnya berasal dari unsur pemerintah. Pola jaringan yang terbentuk adalah pola Network Administrative Organization (NAO) dengan corak birokratis yang menguat sehingga cenderung tertutup, berorientasi ke dalam disertai sentralitas yang tinggi. Adapun faktor pendukung bekerjanya jaringan yaitu visi bersama yang sudah jelas secara legal formal. Sementara faktor penghambat jaringan yaitu institusionalisasi jaringan yang terancam berhenti karena aksi TP AD sudah dihapuskan. Faktor penataan jaringan masih mengandalkan regulasi dan instruksi sehingga terkesan kaku, kurang responsif dan tidak partisipatif. Selain itu juga belum ada desain insentif yang memadai sehingga pelaksanaannya terjebak pada rutinitas administratif. Tipologi jaringan intra-pemerintah sebagaimana temuan penelitian ini, hanya akan menyajikan transparansi setengah hati karena tidak efektif bagi kualitas pelaksanaan transparansi pemerintahan. Strategi manajemen jaringan menjadi penting dilakukan untuk mentransfonnasi jaringan ke pola yang lebih kolaboratif antar stakeholder.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.