AHMAD SUBHAN Primary Author mixed material bibliography Bandung Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad 2017 id Indonesia

Text

xv, 215 hlm. ; il. ; 29 cm Belum terlaksananya transparansi pemerintahan secara berkualitas masih menjadi pennasalahan di Indonesia. Pemerintah dipandang belum transparan meskipun sudah mengeluarkan berbagai kebijakan keterbukaan infonnasi, salah satunya aksi transparansi anggaran daerah melalui website resmi masing-masing Pemda, tennasuk Pemerintah Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan perspektif jaringan yang membahas beberapa aspek penting yaitu: komposisi aktor, pola jaringan, dan faktor penentu efektifitas jaringan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan unit analisis seluruh organisasi yang terlibat dalam penyediaan infonnasi laporan anggaran melalui website www.jambiprov.go.id. Penentuan infonnan dilakukan secara berantai dengan metode snowball dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan pasif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi aktor terdiri dari sepuluh organisasi yang terlibat dalam konteks Aksi Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TP AD) berdasarkan Intruksi Presiden. Komposisi aktor jaringan bersifat homogen yang seluruhnya berasal dari unsur pemerintah. Pola jaringan yang terbentuk adalah pola Network Administrative Organization (NAO) dengan corak birokratis yang menguat sehingga cenderung tertutup, berorientasi ke dalam disertai sentralitas yang tinggi. Adapun faktor pendukung bekerjanya jaringan yaitu visi bersama yang sudah jelas secara legal formal. Sementara faktor penghambat jaringan yaitu institusionalisasi jaringan yang terancam berhenti karena aksi TP AD sudah dihapuskan. Faktor penataan jaringan masih mengandalkan regulasi dan instruksi sehingga terkesan kaku, kurang responsif dan tidak partisipatif. Selain itu juga belum ada desain insentif yang memadai sehingga pelaksanaannya terjebak pada rutinitas administratif. Tipologi jaringan intra-pemerintah sebagaimana temuan penelitian ini, hanya akan menyajikan transparansi setengah hati karena tidak efektif bagi kualitas pelaksanaan transparansi pemerintahan. Strategi manajemen jaringan menjadi penting dilakukan untuk mentransfonnasi jaringan ke pola yang lebih kolaboratif antar stakeholder. AHMAD SUBHAN jaringan, transparansi pemerintahan, intragovernme 351 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 351 Ahm p/R.17.280.2 010040007441 Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300) 351 Ahm p 20%252Fscan0001.jpg.jpg 57974 2017-12-21 15:41:28 2018-03-08 11:21:20 machine generated