HISBAH VARINA Primary Author mixed material bibliography Bandung Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad 2017 id Indonesia

Text

xiii, 252 hlm. ; il. ; 29 cm. Penganggaran partisipatif (participatory budgeting) secara konseptual dimungkinkan untuk diterapkan dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD). Sebagai perwujudan good governance, penganggaran partisipatif dimaksudkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas anggaran publik. Namun dalam pelaksanaannya, proses penganggaran partisipatif belum sepenuhnya dapat diterapkan di daerah. Oleh karenanya penelitian yang berjudul Penganggaran Partisipatif di Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Penyusunan APBD Tahun 2014) ini bertujuan untuk mempelajari mengapa participatory budgeting belum sepenuhnya dilaksanakan dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk dapat memahami mengapa dan hal-hal apa yang menjadi penyebab penganggaran partisipatifbelum berjalan dalam proses penganggaran di daerah, utamanya pada penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif belum berhasil diterapkan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014, terkait faktor belum terpenuhinya prasyarat yang diperlukan bagi terlaksananya penganggaran partisipatif di daerah, yaitu komitmen eksekutif, keberadaan masyarakat sipil, komitmen legislatif, sumberdaya finansial, birokrasi yang kompeten serta faktor pemimpin dan kepemimpinan yang kuat mengemuka saat penelitian dilaksanakan. Penyusunan APBD belum dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan segenap lapisan masyarakat, bahkan dari prosesnya cenderung mengabaikan prinsip partisipatif, karena yang lebih berperan dalam keputusan penganggaran adalah eksekutif dan legislatif secara eksklusif. Dalam proses penetapan anggaran, eksekutif cenderung menentukan berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun sebelumnya, namun kurang memperhatikan prioritas upaya mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dan lebih bersifat situasional dalam pandangan legislatif. Kepentingan elit eksekutif dan legislatif lebih kuat mewarnai keputusan penganggaran APBD di Kabupaten Bengkulu Selatan. HISBAH VARINA Perencanaan, penganggaran partisipatif, penyusunan 351 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 351His p/R.17.308.2 010040007445 Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300) 351His p 20%252Fscan0001.jpg.jpg 57970 2017-12-21 15:30:56 2018-03-08 09:14:13 machine generated