• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI BERBASIS MITIGASI BENCANA DI KOTA PADANG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010040007436	351.598 137 Ron i	Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351.598 137 Ron i/R.17.402.2
  Penerbit	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xviii, 280 hlm. ; ill. ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351.598 137
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Mi
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	RONI EKHA PUTERA

• Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Berbasis Mitigasi Bencana di Kota Padang Disertasi mi bertujuan mendeskripsikan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bene ana gempa bumi berbasis mitigasi beneana di Kota Padang yang belum efektif dilaksanakan. Kota Padang sebagai salah satu kota yang memiliki tingkat kerentanan dan kerawanan yang tinggi terhadap aneaman gempa bumi tentu saja memerlukan upaya-upaya terhadap pengurangan resiko beneana gempa bumi tersebut. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang adalah menjalankan kebijakan penanggulangan beneana didasarkan pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang penanggulangan beneana.Teori yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah yang dikemukakan oleh Gerston (2008) yang mengemukakan bahwa keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan tersebut ditentukan oleh empat faktor yaitu translation ability, resources, limited number of player dan accountability. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif, dengan sumber data ada dua yaitu data primer dan sekunder, sedangkan analisis data menggunakan analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan beneana gempa bumi yang berbasis mitigasi beneana di Kota Padang belum berjalan seeara efektif, hal ini disebabkan oleh lemahnya kemampuan personal dan kapasitas dari penyelenggara kebijakan dalam menterjemahkan kebijakan ke dalam hal-hal yang bersifat teknis, keterbatasan anggaran sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, dissinkronisasi antara stakeholder kebeneanaan masih tergolong besar, BPBDPK sebagai leading sector belum mampu menjalankan fungsi komando dan koordinasi dengan baik serta lemahnya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh SKPD terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah aktor pemerintah merupakan unsur yang dominan dan memegang peranan strategis dan penting dalam implementasi kebijakan penanggulangan beneana gempa bumi berbasis mitigasi bencana. Sehingga dalam menjalankan programlkegiatannya melibatkan pihak lain seperti masyarakat dan swasta .

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.