• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

KEGAGALAN JARINGAN ADVOKASI TRANSNASIONAL DALAM KASUS HAK ASASI MANUSIA PAPUA (2009-2014)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010040007422	327 Ani k	Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	327 Ani k/R.17.269.4
  Penerbit	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xvi, 208 hlm. ; ill. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	327
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Jaringan advokasi internasional HAM Papua, efek bo
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Ani W Soetjipto

• Disertasi ini membahas peran J aringan advokasi transnasional HAM Papua dalam menekan pemerintah Indonesia pada periode 2009-2014. Secara khusus penelitian ini juga membahas bagaimana respon dari pemerintah Indonesia terhadap tekanan TAN tersebut dan menganalisa terjadi atau tidaknya efek boomerang. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah kerangka yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink (1999) tentang jaringan advokasi intemasional (TAN) dan kerangka yang dikembangkan oleh Risse, Ropp dan Sikkink (2007) tentang the power of human rights dalam mengubah kebijakan domestik satu negara. Metode penelitian kualitatif dengan studi kasus digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara jaringan KNPB di Papua dengan kelompok perlawanan Free West Papua Campaign (FWPC)/Intemational Lawyers for West Papua (IL WP)/Intemational Parliament for West Papua (IPWP). Temuan studi menunjukkan bahwa jaringan advokasi TAN HAM Papua gagal mengubah kebijakan Indonesia sesuai dengan agenda advokasi mereka. Political opportunity structure tidak menunjukkan dukungan pada agenda advokasi mereka. Efek boomerang pun tidak terjadi. Kebijakan advokasi HAM Papua di respon pemerintah dengan represi pada aktivis KNPB. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan dari advokasi TAN HAM tersebut karena tidak adanya 'sufficient necessary condition' (struktur kesempatan politik yang cukup) yaitu tidak adanya dukungan di lingkup nasional. Isu pelanggaran HAM Papua tidak menjadi isu publik yang mendapat dukungan luas. Selain itu proses sosialisasi norma HAM tidaklah berjalan linear mengikuti garis spiral seperti yang di tawarkan oleh Risse, Ropp and Sikkink. Kasus Papua menunjukkan sosialisasi norma HAM melibatkan proses bargaining dan konsesi. Di Indonesia proses tersebut tidak dapat berjalan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.