Reza Indracahya Primary Author mixed material bibliography Bandung fakultas hukum Unpad 2017 id Indonesia

Text

x, 150 hlm. ; il. ; 29 cm Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, negara telah memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi bagi setiap warga negara yang terlibat dalam proses peradilan pidana, salah satunya yaitu perlindungan bagi tersangka maupun terdakwa untuk tidak periksa sampai berlarut-Iarut di dalam setiap tahap proses peradilan. Melalui asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan yang diatur dalam KUHAP, negara telah menetapkan pengaturan mengenai bentuk pemeriksaan yang harus dilakukan dengan segera serta adanya batasan waktu dalam proses pemeriksaan, khususnya di dalam penyidikan. Bahkan di dalam upaya pemberantasan korupsi, asas peradian tersebut dijadikan sebagai landasan tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yakni untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi dalam prakteknya, upaya pemberantasan korupsi dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan korupsi tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji dapat diidentifikasikan sebagai berikut : Apakah Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dapat diterapkan dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ? Pada tindak pidana korupsi yang bagaimanakah Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dapat diterapkan ? Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis, penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta-fakta secara cermat. Metode deskriptif analisis adalah metode yang datanya sudah dikumpulkan oleh Peneliti kemudian dianalisis sesuai dengan teori dan fakta di lapangan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat diterapkan, dikarenakan pengaturan waktu penyidikan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat terbatas dan jumlah Penyidik KPKnya sendiri dalam menyidik kasus-kasus korupsi sangat kurang. Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dapat diterapkan pada semua bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Undang­ undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi bentuk tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi dalam bentuk suap menyuap, tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, adanya benturan kepentingan dalam pengadaan serta jenis tindak pidana korupsi gratifikasi. Dapat diterapkannya asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan dengan ketentuan, tindak pidana korupsi tersebut dilakukan di dalam wilayah Indonesia atau dengan kata lain tidak melibatkan yurisdiksi negara lain. Reza Indracahya Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian 345 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 345 Rez i/R.11.75.2 010030008076 Perpustakaan Pusat (REF.11.75.2) 345 Rez i/R.11.75.2 20%252Fscan0001.jpg.jpg 56890 2017-11-22 09:45:00 2018-03-01 10:45:56 machine generated