• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SORONG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008046	351.598 831 2 Yan i	Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300 REF.17.172.1)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351.598 831 2 Yan i/R.17.172.1
  Penerbit	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	xvi, 171 hlm. ; ill. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351.598 831 2
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Administrasi Publik Implernentasi kebijakan, pengangkatan tenaga honor
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	YANCE NIBRA

• Implementasi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di dinas pendidikan Kabupaten Sorong, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomo 48 tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomo 43 tahun 2007, untuk menjawab kebutuhan tenaga honorer. Berdasarkan indikator yang merupakan fenomena awal yakni, pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan tenaga guru honor yang ada di setiap sekolah. Sebagaimana kebutuhan tenaga guru honorer di daerah pinggiran kota dan daerah pedesaan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Sorong. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengangkatan tenaga guru honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknis pengumpulan data digunakan dengan studi kepustakaan sebagai bahan acuan untuk teori dan data awal, juga dilakukan studi lapangan dengan teknik observasi dan wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Charles 0 Jones (1994) yang terdiri dari 3 dimensi yakni, organisasi, interpretasi dan aplikasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong belum maksimal untuk menjawab kebutuhan tenaga honorer daerah, teristimewa tenaga guru honorer yang ada di daerah dan perlu adanya peraturan khusus tentang pengangkatan tenaga honorer daerah sesuai dengan kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.