HARMONISASI PERATURAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH ( STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINATAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN, PEMERINTAHAN DAERAH, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI )

HARMONISASI PERATURAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH ( STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINATAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN, PEMERINTAHAN DAERAH, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI ) Inna junaenah Primary Author Rahayu Prasetianingsih Additional Author mixed material bibliography Bandung Fakultas Hukum Unpad 2010 id Indonesia v, 68 hlm, ; ill, ; 29 cm Selain kepala Daerah, Gubernur juga memiliki kedudukan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi.Sebagai pelaksanaan dari kedudukan tersebut, Gubernur diberi tugas dan wewenang yang dijabarkan dalam tiga peraturan pemerintah. Kajian terhadap tiga dokumen peraturan tersebut ditujukan untuk menilai harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Inna junaenah Peraturan perundang-undangan 348.598 24 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 348.598 24 Inn H 010050005474 Perpustakaan Pusat (Referensi kls 300) 348.598 24 Inn H 56539 2017-11-15 08:07:39 2017-11-15 08:08:25 machine generated