• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Efektivitas pengadilan perikanan dalam pemberantasan IUU Fishing berkaitan dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan conservation for the convention of southern bluefin tuna (CCSBT)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007996	341 Wel e/R.11.21.7	Perpustakaan Pusat (REF.11.21.7)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	341 Wel e/R.11.21.7
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xx, 157 hlm. ; il. ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	341
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pengadilan Perikanan, IUU Fishing, RFMO, IOTC, CCS
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Welly Angela Riry

• Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi yang strategis dengan wilayah laut yang sangat luas sehingga sering terjadi tindakan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing sehingga mendorong Indonesia berupaya dalam menjaga wilayah lautnya. Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari Regional Management Fisheries Organization (RMFO) yaitu Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan Commission for the Conservation Southern Blufien Tuna (CCSBT) memiliki kewajiban, yaitu: menjamin kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan aturan di negaranya, termasuk pemberlakuan sanksi yang memadai dan yang mungkin diperlukan untuk membuat efektif ketentuan­ ketentuan dalam persetujuan yang akan mengikat anggota. Melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dibentuklah pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindakan IUU Fishing dan tindak pidana perikanan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memahami cara dan mekanisme pengadilan perikanan dalam menjalankan fungsinya memberantas IUU Fishing, yang mana juga berkaitan dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota RFMO yaitu IOTC dan CCSBT. Penelitian ini menggunakan metodeyuridisnormatifdenganspesifikasi deskriptif analitis. Penelitian yang dikaji menggunakan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan pengumpulan data dari hasil wawancara dengan instansi-instansi terkait untuk mendapatkan bahan yang lebih lengkap dan akurat. Kemudian, seluruh data yang terhimpun dianalisis kemudian hasil yang ditemukan akan disimpulkan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, keefektifan pengadilan perikanan dalam upaya pemberantasan tindakan IUU Fishing di Indonesia juga berkaitan dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota IOTC dan CCSBT belum maksimal dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor­ faktor tersebut antara lain: (i) kurangnya aparat penegak hukum yang berkompeten dan yang memahami hukum laut dan perikanan, (ii) jangka waktu dalam menyelesaikan perkara yang dinilai terlalu singkat sehingga membuat terdakwa mendapat hukuman yang sangat ringan, (iii) ketiadaan penerjemah menjadi hambatan karena mengingat banyaknya pelaku IUU Fishing adalah warga negara asing. Selain itu, adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan penegakan hukum perikanan karena banyaknya lembaga/badan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang perikanan tanpa melalui proses hukum di Pengadilan Perikanan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih efektif sehingga Pengadilan Perikanan dapat bekerja lebih diefektifkan dan pada akhirnya akan mendorong Indonesia untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai anggota IOTC dan CCSBT.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.