Welly Angela Riry Primary Author mixed material bibliography Bandung fakultas hukum Unpad 2017 id Indonesia

Text

xx, 157 hlm. ; il. ; 29 cm Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi yang strategis dengan wilayah laut yang sangat luas sehingga sering terjadi tindakan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing sehingga mendorong Indonesia berupaya dalam menjaga wilayah lautnya. Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari Regional Management Fisheries Organization (RMFO) yaitu Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan Commission for the Conservation Southern Blufien Tuna (CCSBT) memiliki kewajiban, yaitu: menjamin kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan aturan di negaranya, termasuk pemberlakuan sanksi yang memadai dan yang mungkin diperlukan untuk membuat efektif ketentuan­ ketentuan dalam persetujuan yang akan mengikat anggota. Melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dibentuklah pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindakan IUU Fishing dan tindak pidana perikanan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memahami cara dan mekanisme pengadilan perikanan dalam menjalankan fungsinya memberantas IUU Fishing, yang mana juga berkaitan dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota RFMO yaitu IOTC dan CCSBT. Penelitian ini menggunakan metodeyuridisnormatifdenganspesifikasi deskriptif analitis. Penelitian yang dikaji menggunakan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan pengumpulan data dari hasil wawancara dengan instansi-instansi terkait untuk mendapatkan bahan yang lebih lengkap dan akurat. Kemudian, seluruh data yang terhimpun dianalisis kemudian hasil yang ditemukan akan disimpulkan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, keefektifan pengadilan perikanan dalam upaya pemberantasan tindakan IUU Fishing di Indonesia juga berkaitan dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota IOTC dan CCSBT belum maksimal dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor­ faktor tersebut antara lain: (i) kurangnya aparat penegak hukum yang berkompeten dan yang memahami hukum laut dan perikanan, (ii) jangka waktu dalam menyelesaikan perkara yang dinilai terlalu singkat sehingga membuat terdakwa mendapat hukuman yang sangat ringan, (iii) ketiadaan penerjemah menjadi hambatan karena mengingat banyaknya pelaku IUU Fishing adalah warga negara asing. Selain itu, adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan penegakan hukum perikanan karena banyaknya lembaga/badan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang perikanan tanpa melalui proses hukum di Pengadilan Perikanan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih efektif sehingga Pengadilan Perikanan dapat bekerja lebih diefektifkan dan pada akhirnya akan mendorong Indonesia untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai anggota IOTC dan CCSBT. Welly Angela Riry Pengadilan Perikanan, IUU Fishing, RFMO, IOTC, CCS 341 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 341 Wel e/R.11.21.7 010030007996 Perpustakaan Pusat (REF.11.21.7) 341 Wel e/R.11.21.7 20%252Fscan0001.jpg.jpg 56479 2017-11-13 16:14:34 2018-03-01 10:39:53 machine generated