Syarif Budiman Primary Author mixed material bibliography Bandung Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad 2017 id Indonesia

Text

xix, 287 hlm. ; il. ; 29 cm Dalam merespon diberlakukannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (UU KIP) di tahun 2010, KPU RI mengeluarkan Peraturan KPU NO.23 Tahun 2010 (PKPU 23/2010) dan mencantumkan agenda KIP didalam Reneana Strategis KPU 2010-2014. Meski KPURI sudah mengeluarkan kebijakan tersebut namun dalam pengimplementasiannya belum optimal. Terkait hal itu, Indonesian Parliamentary Center (Il'C) mengadvokasi kebijakan KIP di KPU RI agar pengimplementasian kebijakan KIP di KPU RI optimal. Melalui serangkaian strategi advokasi kebijakan akhirnya IPe berhasil mempengaruhi KPU RI untuk merevisi PKPU 23/2010 menjadi PKPU 1/2015, mengeluarkan kebijakan pembentukan PPID dan SOP LIP serta KPU RI berhasil menempati posisi kedua dalam pemeringkatan KIP kategori Lembaga Non Struktural di tahun 2015 yang sebelumnya belum pernah masuk dalam posisi sepuluh besar dalam kurun waktu tahun 2011-2014. Penelitian ini menarik karena meneliti tentang suatu keberhasilan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh IPe ditengah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab pengimplernentasian kebijakan KIP diadvokasi oleh IPe dan mengetahui best practice dari keberhasilan strategi advokasi kebijakan KIP di KPU RI yang dilakukan oleh IPe. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga eara yakni wawaneara mendalam,observasi dan dokumentasi. Informan ditentukan seeara purposive sampling yang dikelompokkam menjadi tiga kelompok yakni KPU RI, IPe dan Mitra Advokasi IPe. Hasil penelitian menunjukkan penyebab IPe mengadvokasi pengimplementasian kebijakan KIP di KPU RI karena (1) Isi PKPU No.23 Tahun 2010 kurang jelas, (2) KPU RI kurang menginfonnasikan UU KIP, PerKI No.l Tahun 2010, PerKl NO.l Tahun 2014 dan PKPU No. 23 Tahun 2010, (3) Kurangnya dukungan dari KPU RI RI terhadap pengimplernentasian kebijakan KIP di lingkungan KPU, (4) Belum adanya organisasi pelaksana kebijakan KIP yakni PPID di KPU RI, (5) Kurang tepatnya interpretasi KPU RI terhadap UU KIP dan PerKl No.l Tahun 2010, (6) Pengimplementasian kebijakan KIP di KPU RI yang belum optimal. Sedangkan keberhasilan strategi advokasi kebijakan yang digunakan oleh IPe adalah (1) Menetapkan tujuan advokasi, (2) Penggalangan dana advokasi, (3) Membanguan aliansi advokasi, (4) Penelitian dan penggunaan data, (5) Identifikasi audien berpengaruh, (6) Menyampaikan pesan advokasi, (7) Membuat presentasi yang efektif, (8) Pendampingan pembentukan sistem secara intensif dan komprehensif dan (9) Evaluasi advokasi. Syarif Budiman Kebijakan Publik keterbukaan informasi publik, strategi advokasi ke 352.34 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 352.34 Sya a/R.17.184.3 010030007999 Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 300) 352.34 Sya a 20%252Fscan0001.jpg.jpg 56476 2017-11-13 16:05:39 2018-03-06 08:12:23 machine generated