Idris Mamonto Primary Author mixed material bibliography Bandung fakultas hukum Unpad 2017 id Indonesia xii, 142 hlm. ; il. ; 29 cm. Permasalahan pokok yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana Hubungan Kewenangan antara Pemerintahan Provinsi Kabupaten/Kota dengan Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan kedua, Apakah Implikasi Hubungan Pemerintahan Provinsi Kabupaten/Kota dengan Desa Setelah dipisahkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Analisis terhadap data sekunder yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, Pertama, Hubungan Kewenangan antara pemerintahan Provinsi Kabupaten/Kota dengan Desa setelah dipisahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Secara struktural masih tetap memiliki hubungan administratif territorial, sedangkan secara fungsional Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi Kabupaten/Kota masih tetap memiliki Hubungan kewenangan terhadap Pemerintahan Desa walaupun desa telah memiliki undang-undang tersendiri sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kedua, Implikasi Hubungan Pemerintahan Provinsi Kabupaten/Kota dengan Desa setelah di pisahkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang omor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Implikasih Terhadap Pemerintahan Daerah khususnya Kabupaten/Kota yang mana kewenangan Kabupaten/Kota dialihkan ke Provinsi dan Pusat seperti pendidikan, kehutanan, kelautan energi dan sumber daya mineral hal ini berdampak pada pola hubungan yang kurang baik terhadap Pemerintahan Provinsi dengan Kabupaten/Kota karena segala sesuatu yang menyangkut perizinan atau yang sebelumnya menjadi kewenangan Kabupaten/Kota telah beralih ke Provinsi hal ini bertentangan dengan otonomi yang seluas-luasnya diberikan terhadap daerah. kemudian setelah semua kewenangan Kabupaten/Kota beralih ke Provinsi maka telah terjadi perubahan struktur baik secara kelembagaan, kepegawaian, keuangan, yang mana sebelumnya menjadi kewenangan Kabupaten/Kota telah beralih ke Provinsi. Selanjutnya bahwa pemberlakuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan mampu membangun desa menjadi desa yang mandiri, kuat, maju dan demokratis. Dengan adanya dana desa yang begitu besar diharapkan desa mampu mengelola dana tersebut untuk pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Hanya saja sangat perlu diperketat pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan secara sistematis dan terstruktur terhadap dana desa agar tidak terjadi korupsi. Idris Mamonto Hubungan, Kewenangan, Pemerintahan. 342.598 Idr Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 342.598 Idr h/R.11.22.2 010030008002 Perpustakaan Pusat (REF.11.22.2) 342.598 Idr h/R.11.22.2 20%252Fscan0001.jpg.jpg 56473 2017-11-13 15:44:22 2018-03-01 10:48:47 machine generated