• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

POLITIK HUKUM PEMEKARAN DAERAH PROVINSI YANG MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008003	342.598 Ind p/R.11.20.2	Perpustakaan Pusat (REF.11.20.2)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	342.598 Ind p/R.11.20.2
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 134 hlm. ; ill. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	342.598
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PoIitik Hukum, Pemekaran Daerah Provinsi, Partisip
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	INDAH SATRIA

• POLITIK HUKUM PEMEKARAN DAERAH PROVINSI YANG . MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Abstrak Indah Satria 110120150031 Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pemekaran daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan undang-undang ini mempengaruhi pengaturan tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah, begitu pula dengan muatan partisipasi masyarakat sebagai modal dari pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai wujud demokrasi. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran daerah provinsi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menilai ketepatan politik hukum pengaturan pemekaran daerah provinsi yang meIibatkan partisipasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif anaIitis. Data yang dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari wawancara langsung dengan narasumber. Metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, dalam proses pemekaran daerah provinsi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih mengakomodir partisipasi masyarakat dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun, bentuk partisipasi masyarakat yang terdapat dalam proses pembentukan daerah provinsi masih terbatas pada tahap pelaksanaan. Kedua, Adanya pergeseran politik hukum pemekaran daerah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih memperketat proses pemekaran daerah dengan tujuan untuk membatasi dan menghambat pemekaran daerah. Namun demikian, politik hukum pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum cukup tepat. Pemerintah masih diberikan peran yang besar dalam setiap proses pemekaran daerah dan masyarakat belum diberi kesempatan berpartisipasi pada tahap evaluasi dalam menilai kemampuan daerah persiapan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan layak atau tidaknya daerah persiapan dijadikan daerah otonom baru.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.