INDAH SATRIA Primary Author mixed material bibliography Bandung fakultas hukum Unpad 2017 id Indonesia

Text

x, 134 hlm. ; ill. ; 29 cm. POLITIK HUKUM PEMEKARAN DAERAH PROVINSI YANG . MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Abstrak Indah Satria 110120150031 Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pemekaran daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan undang-undang ini mempengaruhi pengaturan tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah, begitu pula dengan muatan partisipasi masyarakat sebagai modal dari pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai wujud demokrasi. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran daerah provinsi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menilai ketepatan politik hukum pengaturan pemekaran daerah provinsi yang meIibatkan partisipasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif anaIitis. Data yang dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari wawancara langsung dengan narasumber. Metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, dalam proses pemekaran daerah provinsi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih mengakomodir partisipasi masyarakat dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun, bentuk partisipasi masyarakat yang terdapat dalam proses pembentukan daerah provinsi masih terbatas pada tahap pelaksanaan. Kedua, Adanya pergeseran politik hukum pemekaran daerah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih memperketat proses pemekaran daerah dengan tujuan untuk membatasi dan menghambat pemekaran daerah. Namun demikian, politik hukum pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum cukup tepat. Pemerintah masih diberikan peran yang besar dalam setiap proses pemekaran daerah dan masyarakat belum diberi kesempatan berpartisipasi pada tahap evaluasi dalam menilai kemampuan daerah persiapan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan layak atau tidaknya daerah persiapan dijadikan daerah otonom baru. INDAH SATRIA PoIitik Hukum, Pemekaran Daerah Provinsi, Partisip 342.598 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 342.598 Ind p/R.11.20.2 010030008003 Perpustakaan Pusat (REF.11.20.2) 342.598 Ind p/R.11.20.2 20%252Fscan0001.jpg.jpg 56472 2017-11-13 15:42:01 2018-03-01 10:44:10 machine generated