• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGURUSAN PERSEROAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERSEROAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008009	346.07 Mar p/R.11.74.3	Perpustakaan Pusat (REF.11.74.3)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.07 Mar p/R.11.74.3
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 183 hlm. ; il. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.07 Mar p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis no
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Mario Rinaldo

• Dalam Sistem Peradilan Pidana, benda sitaan disimpan oleh Negara berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, yakni: "Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara". Namun, didalam KUHAP, maupun Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang sitaan yang barang sitaan mengalami kerusakan baik yang disimpan/tidak disimpan di Rupbasan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang sitaan berupa kendaraan bermotor yang barang sitaan mengalami kerusakan baik yang disimpan/tidak disimpan di Rupbasan dan memahami, menemukan Kendala-kendala apa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik barang sitaannya yang mengalami kerusakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif empiris dan analisis data yuridis kualitatif Metode pendekatan yuridis normatif empiris dimulai dengan dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Sedangkan metode analisis data yuridis kualitatif dimulai dengan setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data baik melalui wawancara dan inventarisasi data tulis yang ada, kemudian data diolah dan disusun secara sistematis menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterprestasikan) bila data itu kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Perlindungan Hukum terhadap pemilik benda sitaan yang barang sitaan mengalami kerusakan baik yang disimpan/tidak disimpan di Rupbasan sampai dengan saat ini belum diatur di dalam hukum positif Indonesia. Terdapat tindakan-tindakan yang memungkinkan oleh dilakukan korban tentang barang sitaannya mengalami kerusakan baik disimpan/tidak disimpan di Rupbasan antara lain: yaitu dengan cara mengajukan gugatan perdata dengan dasar menggunakan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), atau pengajuan gugatan perdata sederhana atau objek barang sitaan yang nilainya tertentu dan optimalisasi penggunaan sarana pinjam pakai terhadap objek benda sitaan oleh pemilik. Selain itu juga Petugas Rupbasan dapat dikenakan Sanksi Administrasi yakni pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dan sanksi pidana berdasarkan pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2) Kendala-Kendala dalam memberikan perlindungan terhadap pemilik benda sitaan mengalami kerusakan yaitu belum diatumya mengenai batas waktu penyerahan/pengembalian benda sitaan yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Rupbasan masih setingkat unit pelaksana tugas dan Kepala Rupbasan masih berada eselon IV, sedangkan pimpinan lembaga penegak hukum lain sudah setingkat eselon III seperti Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga hal ini mengakibatkan kesulitan dalam berkordinasi dan karena Rupbasan setingkat UPT, sehingga anggarannya masih terbatas dan kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia saat masih menfokuskan terhadap pembenahan sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan. Korban tidak mempermasalahkan benda yang disimpan/ tidak disimpan dirupbasan yang mengalami kerusakan. Masyarakat di Indonesia masih beranggapan perlindungan dan penegakan hukum sebatas terhadap orang, sedangkan mengenai perlindungan dan penegakan hukum benda sitaan masih awam.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.