Tekad Kalis Insan B Primary Author mixed material bibliography Bandung fakultas hukum Unpad 2017 id Indonesia

Text

xv, 142 hlm. ; il. ; 29 cm PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN KAPAL ISAP PRODUKSI DI PULAU BANGKA BELITUNG BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL Tekad Kalis Insan Basajan 110120140014 ABSTRAK Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut telah mendapatkan perhatian serius dari masyarakat intemasional. Ketentuan hukurnnya terdapat dalam Pasal 192 Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan lautnya. Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut, dengan demikian Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Berdasarkan data empiris, dari hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah Indonesia, telah terjadi pencemaran yang dilakukan oleh kapal isap produksi di wilayah perairan Pulau Bangka Belitung. Berdasarkan permasalahan tersebut penulisan ini akan dilakukan dengan mengidentifikasikan 2 (dua) pennasalahan. Pertama, penelitian ini akan membahas mengenai harmonisasi Pasal 192 Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang Minerba yang mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk melindungi dan melestarian lingkungan lautnya. Kedua, langkah-langkah hukum apa saja yang perlu diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menuntut perusahaan pertambangan apabila kegiatan pertambangannya telah merusak lingkungan laut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis nonnatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan atau menguraikan pennasalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan-pendekatannya dapat dilakukan dengan cara-cara pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dikaitkan dengan teori hukum dan praktek dalam pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan kegiatan kapal isap produksi. Berdarkan hasil penelitian, Pemerintah Indonesia telah melakukan kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Kemudian, prinsip-prinsip hukum lingkungan intemasional juga telah dihannonisasikan ke dalam ketentuan Undang-Undang Minerba, Bentuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dilakukan dengan pengawasan. Dari hasil pengawasan tersebut telah terjadi pencemaran maka negara Indonesia mempunyai yurisdiksi untuk menegakan hukum atas permasalahan tersebut. Kerangka penegakan hukumnya dapat dilakukan dengan penegakan hukum pertambangan dan hukum lingkungan. Dilakukan berdasarkan hukum administrasi dan hukum pidana Tekad Kalis Insan B Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Pert 341.598 163 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 341.598 163 Tek p/T.11.20.1 010030008011 Perpustakaan Pusat (REF.11.20.1) 341.598 163 Tek p/T.11.20.1 20%252Fscan0001.jpg.jpg 56464 2017-11-13 15:11:00 2018-03-01 10:42:18 machine generated