• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Penerapan upah sebagai imbalan kerja ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007968	344.01 Riz p/R.11.58.1	Perpustakaan Pusat (REF.11.58.1)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	344.01 Riz p/R.11.58.1
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 100 hlm. ; ill. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	344.01 Riz p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Rizki Pujiati

• Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagak aan mendefinisikan Upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan. Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur upah menjadi ketentuan Upah Minimum yang dit pkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak, hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Ketentuan Upah Minimum menjadi permasalahan bagi Perusahaan, karena berpengaruh terhadap kelangsungan dan keberhasilan setiap Perusahaan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman pelaksanaan pemberian upah sebagai imbalan kerja ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan mendapatkan pemahaman mengenai pengaruh Upah Minimum terhadap perkembangan perusahaan ditinjau dari teori keadilan. Metode penelitian ini terdiri dari spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen untuk memperoleh dan mengumpulkan data sekunder juga melalui wawancara setelah memperoleh data primer kemudian data yang telah didapat kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pelaksanaan penerapan upah sebagai imbalan kerja ditinja dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah sebagai imbalan kerja dalam pelaksanaanya menjadi ketentuan upah minimum yang tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah minimum merupakan jaring pengaman agar kesejahteraan pekerja/buruh tidak merosot, dan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat tingkat bawah. Pengaruh Upah Minimum terhadap perkembangan perusahaan ditinjau dari Teori Keadilan adalah dapat terjadi lockout seperti PT Prima Jaya yang termasuk dalam perusahaan kecil, Pemerintah dalam menetapkan ketentuan Upah Minimum berdasarkan prinsip keadilan dengan melihat berbagai kepentingan yaitu Pengusaha dan pekerja/buruh, pengaturannya agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka (pekerjalburuh) yang paling kurang beruntung.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.