• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

FORMULASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2011-2012

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007939	320 Ast f/R.17.50.2	Perpustakaan Pusat (REF.17.50.2)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Ast f/R.17.50.2
  Penerbit	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xv, 105 hlm. ; il. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Ast f
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Formulasi kebijakan, Peraturan Daerah
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Asti Novita Yholanda Masela

• Formulasi kebijakan adalah bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau altematif-altematif untuk memecahkan masalah tersebut dan siapa sajakah yang berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan. Penelitian ini membahas tentang Proses Formulasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem. Dalam penelitian ini menggunakan teori 0 Jones melalui tahapan-tahapan yaitu Definition, Aggregation, Organization, Representation, Agenda Setting dan Formulation. Penelitian Ini menggunakan metode kualitatif dengan pengolahan data secara deskriptif kualitatif untuk menganalisa proses Perumusan Kebijakan Peraturan Daerah No 7 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer melalui observasi, dokumen-dokumen, materi, audio dan visual serta wawancara yang mendalam. Hasil Penelitian ini Dalam rangka perumusan kebijakan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Moderen di Kabupaten Halmahera Utara juga menerapkan langkah-langkah dalam perumusan kebijakan tersebut. maka proses ini di awali Dewan melakukan rises di lapangan, mengumpulkan perwakilan dari masyarakat; asosiasi pedagang dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mendukung kebijakan yang akan dibuat. Kemudian dari pihak legislatif sebagai inisiator dalam pembuatan peraturan daerah (Ranperda), untuk dibahas bersama di tingkat eksekutif, kemudian draft Ranperda di bahas dan disetujui oleh Kepala Daerah, maka jadilah sebuah Ranperda yang di akan dibahas oleh DPRD untuk dirumuskan. Melalui sidang paripuma dan disetujui bersama oleh fraksi-fraksi untuk dibahas oleh pansus dan disetujui bersama untuk menjadi Peraturan Daerah. Selanjutnya dikembalikan ke Bupati untuk ditandatangani dan disahkan dan dimasukan dalam lembaran Daerah. Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan oleh sekretarias Daerah, selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak Ranperda diundangkan dalam lembaran wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.