Zulfikar Primary Author mixed material bibliography Bandung fakultas hukum Unpad 2017 id Indonesia

Text

xiii, 161 hlm. ; il. ; 29 cm. ANALISIS HUBUNGAN PENET AP AN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI DENGAN PENGATURAN PIDANA PENGGANTI DENDA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA ABSTRAK Penelitian ini tentang beberapa masalah yang menyangkut analisis hubungan penetapan sanksi pidana denda terhadap korporasi bagi penganturan pidana denda dalam hukum pidana Indonesia. Terdapat dua masalah pokok yang menjadi objek penelitian yang hendak di ungkap adalah : Pengaturan Implementasi Sanksi Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Hukum Pidana lndonesia., dan Konsep Penetapan Pidana Pengganti Denda Terhadap Korporasi Dengan Ketentuan Sanksi Pidana Pengganti Denda Dalam Hukum Pidana Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dilengkapi dengan pendekatan Perundang-undangan, kasus-kasus dan pedekatan histori. Penelitian ini bersifat desriptif analitis. Selain data sekunder yang terdari bahan hokum primer, sekunder dan tersier sebagai data utama, penelitian ini juga menggunakan data pendukung. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuia dengan identifikasi masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama: Pengaturan Implementasi Sanksi Pidana Denda Terhadap Ko rporas i Dalam Hukum Pidana Indonesia Pidana denda adalah salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya Penjatuhan dua pidana pokok secara kumulatifyang tidak dimungkinkan menurut KUHP menjadi mungkin menurut Undang-undang Pidana Khusus yang menerapkan sistem kebijakan kumulasi dan altemative-kumulatif, Mengenai pengaturan pidana di luar KUHP ada banyak undang-undang yang mengatumya, namun untuk aturan pelaksanaannya masih mengacu pada aturan umum Buku I KUHP,jadi tidak ada satu aturan khusus yang mengatur pidana denda di luar KUHP. Kedua Pengaturan mengenai sanksi pidana pengganti denda bagi korporasi tidak terdapat dalam KUHP maupun peraturan-peraturan khusus di luar KUHP. Hal ini mengakibatkan tidak terdapatnya kepastian hukum dalam penjatuhan pidana denda terhadap korporasi, sehingga pengaturan dan penjatuhan pidana denda terhadap korporasi tidak efisien. Sanksi pidana pengganti denda bagi korporasi idealnya berupa sanksi perampasan aset korporasi atau penutupan seluruh dan sebagian korporasi yang dilakukan sementara atau selama waktu tertentu, serta pencabutan izin kegiatan, dan pembubaran usaha bisnis merupakan sanksi yang te!ah memenuhi unsurdari teori pemidanaan yang dimana sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi yang terberat dapat diberikan kepada korporasi yang membuat korporasi yang melakukan tindak pidana, tidak akan berdaya karena korporasi tersebut tidak bisa melakukan kegiatan mencari keuntungan secara finansial lagi selain itu sanksi ini juga memberikan rasa takut kepada korporasi yang lain agar tidak melakukan tindakan pidana serupa, Zulfikar Pidana Denda, Sanksi Pidana Pengganti Denda, Korp 345 Zul a Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 345 Zul a/R.11.77.1 010030007951 Perpustakaan Pusat (REF.11.77.1) 345 Zul a/R.11.77.1 20%252Fscan0001.jpg.jpg 55959 2017-10-31 09:16:57 2017-11-16 14:44:49 machine generated