• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

KEPASTIAN HUKUM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM PERJANJIAN C-BAND SATELLITE TRANSPONDER UTILIZATION FULL CAPACITY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007905	343.04 Man k/.R11.29.1	Perpustakaan Pusat (REF.11.29.1)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	343.04 Man k/.R11.29.1
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 159 hlm. ; ill. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	343.04 Man k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan nega
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	MANAPANG SIAHAAN

• Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan negara adalah pajak penghasilan yang ketentuan pengenaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan ketentuan undang­ undang pajak, wajib pajak dapat dikenakan pajak apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi maka tidak terjadi pengenaan pajak. Dalam sistem pemungutan pajak selalu terdapat hubungan hukum antar subjek hukum yaitu hubungan yang memberikan hak memotong pajak kepada salah satu pihak dan kewajiban membayar pajak di pihak yang lainnya. Hubungan hukum antar subjek hukum dapat terjadi melalui suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat klausul pembayaran pajak, seperti yang terdapat dalam Perjanjian C-Band Satellite Transponder Utilization Full Capacity antara PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) dan Eutelsat Asia (ETL Asia). Meskipun dalam ketentuan undang-undang terdapat kepastian hukum bahwa pajak penghasilan bersifat subjektif, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat yang mengakibatkan terjadinya penundaan pembayaran pajak. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, pertama bagaimana kepastian hukum tentang pengenaan pajak penghasilan dalam perjanjian ini ditinjau dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kedua adalah bagaimana penyelesaian sengketa tentang perbedaan penafsiran dalam perjanjian ini dikaji dari penafsiran teleologis agar dicapai kesepakatan yang saling menguntungkan pihak-pihak yang berkontrak. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah dan mengkaji bahan­ bahan hukum sekunder berupa sumber hukum positif dan impelementasinya dalam praktek. Dari hasil penelitian penulis berkesimpulan pertama kepastian pengenaan pajak dalam perjanjian harus tetap mengacu kepada hukum formil, yaitu Undang­ undang No. 36 Tahun 2008 ten tang Pajak Penghasilan dan Tax Treaty antara Indonesia dan Singapura yang mengatur bahwa Subjek Pajak sebagai penerima penghasilan terutang pajak dan wajib melakukan pembayaran pajak. Mengenai . pengalihan penanggung utang pajak yang disepakati dalam perjanjian dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 1382 KUH Perdata asalkan atas pembayaran pajak tersebut dilakukan asat nama penerima penghasilan, dalam hal ini ETL Asia. Kedua, dalam penyelesaian sengketa pembayaran pajak kedua pihak telah menempuh cara penafsiran perjanjian untuk mencapai penyelesaian yang lebih sederhana dan untuk menjaga hubungan dagang dalamjangka panjang.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.