Detail Cantuman

Image of KEBIJAKAN LUAR NEGERI DALAM MERESPON KONLIK DI LAUT CINA SELATAN PASCA KEPUTUSAN SIDANG DEWAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Text  

KEBIJAKAN LUAR NEGERI DALAM MERESPON KONLIK DI LAUT CINA SELATAN PASCA KEPUTUSAN SIDANG DEWAN ARBITRASE INTERNASIONAL


Penelitian ini membahas kebijakan luar negeri indonesia dalam menyikapi
permasalahan di laut cina selatan. Penelitian ini menggunakan metode ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010030007875327.1 And k/R.17.110.1Perpustakaan Pusat (REF.110.1)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    327.1 And k/R.17.110.1
    Penerbit Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    ix, 86 hlm. ; il. ; 29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    327.1 And k
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    Reference
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini membahas kebijakan luar negeri indonesia dalam menyikapi
    permasalahan di laut cina selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
    melalui wawancara dan studi literatur. Kebijakan indonesia dalam menanggapi
    permasalahan di laut cina selatan dibangun dalam kerangka menghadapi semua
    kemungkinan yang akan terjadi jika sengketa yang memperebutka Pulau Spratly
    akan berdampak langsung pada pencaplokan wilayah di Pulau Natuna.

    Faktor internal yang mempengaruhi adalah kebijakan menteri pertahanan
    untuk melihat permasalahan sengketa wilayah dalam kerangka penguatan militer
    di wilayah terluar dan perbatasan. Adapun kekuatan militer dibangun atas tujuan
    pemantapan postur ideal pertahanan negara. Faktor eksternal yang mempengauhi
    melalui jalur diplomasi dalam kerjasama komunitas ASEAN-Cina dan penguatan
    kerjasama pertahanan.

    Tiga hal penting dalam kebijakan luar negeri indonesia antara lain: adanya
    kesepakatan dan kesepahaman diantara negara-negara ASEAN, pengawasan
    wilayah perbatasan Natuna dan revitalisasi kelembagaan di wilayah perbatasan.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi