• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

ANALISIS PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF YANG BERKAITAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007880	346.07 Nad a/R.11.280.4	Perpustakaan Pusat (REF.11.280.4)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.07 Nad a/R.11.280.4
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 131 hlm. ; il. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.07 Nad a
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kewajiban, Sertifikasi Halal, UMKM
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	NADYA SYAFIRA

• Perlindungan makanan menjadi standar yang dipenuhi. Maraknya UMKM yang membuka usahanya dibidang makanan dan minuman semakin beragarnnya makanan yang dikonsumsi masyarakat tidak peduli makanan yang ddikonsumsinya merupakan makanan halal atau makanan yang haram. Dampak terhadap makanan dan minuman tidak halal tersebut tentu dapat membahayakan nyawa manusia. Selain produk yang belum bersertifikat, kasus beredarnya makanan tidak halal beberapa tahun ini menambah keresahan konsumen muslim yang menjalankan syariat agamanya. Masalah dalam penelitian ini, praktik penyelenggaraan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada usaha mikro keeil dan menengah produk makanan dan minuman berdasarkan hukum positif yang berkaitan, dan tanggung jawab UMKM yang tidak melaksanakan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maksud dan tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran praktik penyelenggaraan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada UMKM produk makanan dan minuman berdasarkan hukum positif yang berkaitan serta memperoleh kepastian hukum mengenai tanggung jawab UMKM yang tidak melaksanakan sertifikasi halal berdasarkan UUPK. Metode yang digunakan dalam Penelitiaan ini dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan mengutamakan penelitian kepustakaan serta bagaimana pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada UMKM produk makanan dan minuman berdasarkan hukum positif yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Praktik penyelenggaraan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada UMKM produk makanan dan minuman belum sesuai dengan peraturan yang ada dikarenakan masih ada UMKM-UMKM yang memiliki label halal tidak disertai dengan sertifikasi halal. Kedua, Tanggung jawab UMKM produk makanan dan minuman yang tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal dapat dinyatakan telah melanggar peraturan perudang-undangan yang terdapat dalam UUPK,serta akibat hukum yang timbul berupa tanggung jawab produk.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.