• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Kewenangan pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman diluar materi dakwaan dan tuntutan penuntut umum pada sistem peradilan pidana dalam perspektif hukum progresif

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007821	345 Has k/R.11.74.2	Perpustakaan Pusat (REF.74.2)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	345 Has k/R.11.74.2
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xv, 139 hlm. ; il. ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	345 Has k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kata Kunci: Hubungan Pertimbangan Hakim Dengan Dak
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	R. Hasan Fikrie Almusthafa

• Putusan peradilan pidana merupakan hasil dari proses peradilan pidana, terutama kaitannya antara surat dakwaan dan tuntutan jaksa dengan pertimbangan hakim yang harus menimbang nilai yang ada di masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat merubah nilai, norma, dan asas dalam masyarakat sedangkan sistem hukum Indonesia masih berdasar kepada peraturan tertulis. Pandangan Hukum Progresif berkembang untuk menyeimbangkan penerapan hukum pidana secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakat yang dikembalikan kepada asas keadilan, pada tahapan peradilan hukum progresif memberikan doronganpada putusan hakim peradilan pidana untuk tidak lagi mempertimoangkan keputusannya terlalu berdasar kepada dakwaan maupun tuntutan Jaksa. Pandangan hukum progresif ini seringdisalah pahami sebagai sesuaru yang bertentangan dengan aturan konstitusi praktik peradilan pidana oleh para akademisi juga praktisi peradilan, dan hukum pidana di Indonesia yang selama ini melakukan skema pernikiran clan penegakan hukum berpegang teguh kepada peraturan perundang­ undangan secara kaku, Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menekankan kepada ilmu hukum, penelitian kepustakaan guna memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis norma hukum, asas hukum, namun disamping itu pula berusaha menelaah kaidah­ kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat, dan praktisi peradilan khususnya hakim peradilan pidana. Berdasarkan kesirnpulan penulis, secara umum, kewenangan hakim untuk mempertimbangkan punzsannya tidak terbatas kepada dakwaan dan tuntutan jaksa, n~mun tidak juga diartikan memutus tanpa pertimbangan hukum positif Indonesia. Oleh sebab itu, hakimdapat mendasari putusannya kepadaalasan keadilandan kebenaran masyarakat, yang terkadang diluar materi dakwaan dan tuntutan jaksa. Keberadaan hukum progresif membuka pandanangan praktisi hukum pidana di Indonesia untuk menegakan hukum kembali di jalur clan tujuan yang sebenamya tanpa terpengaruh oleh arus dan kebiasaan selama ini.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.