R. Hasan Fikrie Almusthafa Primary Author mixed material bibliography Bandung fakultas hukum Unpad 2017 id Indonesia

Text

xv, 139 hlm. ; il. ; 29 cm Putusan peradilan pidana merupakan hasil dari proses peradilan pidana, terutama kaitannya antara surat dakwaan dan tuntutan jaksa dengan pertimbangan hakim yang harus menimbang nilai yang ada di masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat merubah nilai, norma, dan asas dalam masyarakat sedangkan sistem hukum Indonesia masih berdasar kepada peraturan tertulis. Pandangan Hukum Progresif berkembang untuk menyeimbangkan penerapan hukum pidana secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakat yang dikembalikan kepada asas keadilan, pada tahapan peradilan hukum progresif memberikan doronganpada putusan hakim peradilan pidana untuk tidak lagi mempertimoangkan keputusannya terlalu berdasar kepada dakwaan maupun tuntutan Jaksa. Pandangan hukum progresif ini seringdisalah pahami sebagai sesuaru yang bertentangan dengan aturan konstitusi praktik peradilan pidana oleh para akademisi juga praktisi peradilan, dan hukum pidana di Indonesia yang selama ini melakukan skema pernikiran clan penegakan hukum berpegang teguh kepada peraturan perundang­ undangan secara kaku, Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menekankan kepada ilmu hukum, penelitian kepustakaan guna memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis norma hukum, asas hukum, namun disamping itu pula berusaha menelaah kaidah­ kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat, dan praktisi peradilan khususnya hakim peradilan pidana. Berdasarkan kesirnpulan penulis, secara umum, kewenangan hakim untuk mempertimbangkan punzsannya tidak terbatas kepada dakwaan dan tuntutan jaksa, n~mun tidak juga diartikan memutus tanpa pertimbangan hukum positif Indonesia. Oleh sebab itu, hakimdapat mendasari putusannya kepadaalasan keadilandan kebenaran masyarakat, yang terkadang diluar materi dakwaan dan tuntutan jaksa. Keberadaan hukum progresif membuka pandanangan praktisi hukum pidana di Indonesia untuk menegakan hukum kembali di jalur clan tujuan yang sebenamya tanpa terpengaruh oleh arus dan kebiasaan selama ini. R. Hasan Fikrie Almusthafa Kata Kunci: Hubungan Pertimbangan Hakim Dengan Dak 345 Has k Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 345 Has k/R.11.74.2 010030007821 Perpustakaan Pusat (REF.74.2) 345 Has k/R.11.74.2 20%252Fscan0001.jpg.jpg 55327 2017-10-19 09:26:48 2017-10-31 08:56:24 machine generated