• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Kajian hukum mengenai pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui subsidi pemerintah dikaitkan dengan peraturan world trade organization (WTO) dalam rangka pemanfaatan liberalisasi perdagangan internasional

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007827	346.07 Rab k/R.11.280.1	Perpustakaan Pusat (REF.280.1)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.07 Rab k/R.11.280.1
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 168 hlm. ; il. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.07 Rab k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pemberdayaan UMKM, Subsidi, Perdagangan Intemasion
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Rabiansyah Pratama S

• KAJIAN HUKUM MENGENAI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI SUBSIDI PEMERINTAH DlKAITKAN DENGAN PERA TURAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM RANGKA PEMANFAATAN LIBERALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL Abstrak Rabiansyah Pratama Suryawinata 110120150043 Tujuan negara Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur yang harus diwujudkan melalui pembangunan Nasional.Salah satu cara untuk dapat menciptakan perekonomian nasional yang mandiri adalah dengan diberdayakannya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan telah terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa­ masa kritis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar, kontribusinya terhadap pembangunan nasional baik itu secara keuangan/pendapatan maupun dalam menciptakan peluang kerja, peranannya terasa cukup besar. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif empiris yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah yuridis kuali ta ti f. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut; 1. Implementasi pemerintah dalam program pemberdayaan UMKM melalui subsidi terealisasi cukup baik dengan pengukuran berdasarkan laporan kinerja dan capaian target per tahun hingga mencapai rata­ rata 80% dari masing-masing pihak terkait seperti Kementerian Teknis, Perbankan, dan Lembaga Penjamin dan hal ini sesuai dengan arahan dari tujuan pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM; 2. Kedudukan subsidi sebagai salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam memanfaatkan keterbukaan perdagangan intemasional, Pemerintah Indonesia tetap memposisikan subsidi sebagai salah satu cara yang dianggap baik untuk dapat mengembangkan UMKM dan menyeimbangkan kualitas produk UMKM berorientasi eksport berdasarkan standarisasi intemasional. hal ini menjelaskan bahwa kedudukan subsidi Indonesia terutama berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, bukan sebagai instrumen yang digunakan dapat menciptakan siklus persaingan tidak sehat dalam perdagangan intemasional. Karena itu, subsidi dalam pemberdayaan UMKM Indonesia bukan termasuk golongan subsidi yang dilarang sebagaimana yang terkandung dalam peraturan WTO mengenai subsidi dan tindakan balasan (Agreement on Subsidies And Countervailing Measures).

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.