• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Pengaturan anjak piutang syariah dalam fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 dikaitkan dengan konsep akad hiwalah dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 10/2014/DPbS Tentang Prinsip Produk Perbankan

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007828	346.07 Sya p/R.280.3	Perpustakaan Pusat (REF.280.3)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.07 Sya p/R.280.3
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 151 hlm. ; il. ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.07 Sya p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hiwalah, Wakalah, Syariah, Hukum Islam
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Syamsul Hidayat

• Pada dasarnya Konsep anjak piutang ifactoring) yang berdasarkan prinsip syariah sering dikatakan sama dengan istilah hiwalah, karena secara operasional mirip dengan pelaksanaan Hiwalah di perbankan syariah, perjanjian pengalihan piutang atau anjak piutang ifactoring) dalam fiqh muamalah disebut istilah Hiwalah. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang Syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang ditegaskan bahwa akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang secara syariah adalah Wakalah bil Ujrah. Masalah dalam penelitian ini, pengaturan akad anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUIlIIII2008 dikaitkan dengan konsep akad Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 1 0/20 141DPbS, dan akibat hukum perbankan syariah apabila tidak mengikuti Fatwa DSN- MUI dengan konsep akad Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Metode yang digunakan dalam Penelitiaan ini dengan pendekatan yuridis norrnatif, yaitu suatu metode pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan mengutamakan penelitian kepustakaan serta bagaimana implementasi Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syariah Terhadap Anjak Piutang Syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 67/DSN-MUIIIIII2008 dikaitkan dengan Konsep Akad Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10120141DPbS. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa Pengaturan hukum perbankan syriah apabila tidak mengikuti Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad hawalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang tidak menyebutkan secara tegas mengenai penyelesaian sengketa, karena Surat Edaran No. 10114/DPbS ini adalah merupakan penjelasan dan panduan teknis dari PBI No. 9/19/PBII2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan jasa Bank Syariah, dimana Peraturan Bank Indonesia ini merupakan penyempurnaan atau perubahan dari PBI No. 7/46/PBI 2006 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.