Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP PEMBERLAKUAN ZONA IDENTIFIKASI PERTAHANAN UDARA CINA

Text  

KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP PEMBERLAKUAN ZONA IDENTIFIKASI PERTAHANAN UDARA CINA

Kasus sengeketa Kepulauan Senkaku menjadi salah satu konflik kedaulatan wilayah
yang paling kontroversial di Asia. Pasalnya, Jepang dan Cina ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010030007839327 Fau k/R.17.89.1Perpustakaan Pusat (REF.89.1)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    327 Fau k/R.17.89.1
    Penerbit Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xiii, 128 hlm. ; il. ; 29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    327 Fau k
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Jepang, Cina, Zona Identifikasi Pertahanan Udara,
    Info Detil Spesifik
    Reference
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Kasus sengeketa Kepulauan Senkaku menjadi salah satu konflik kedaulatan wilayah
    yang paling kontroversial di Asia. Pasalnya, Jepang dan Cina sudah bersengketa atas
    Kepulauan tersebut sejak tahun 1970.Konflik tersebut semakin memanas dengan
    tindakan unilateral Cina yang agresif dengan memberlakukan Zona Identifikasi
    Pertahanan Udara di Laut Cina Timur, laut yang mengelilingi Kepulauan yang
    menjadi wilayah sengketa.Tindakan Cina ini dike cam oleh Jepang dan Amerika.
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan luar negeri Jepang yang
    diimplementasikan dalam merespon kebijakan luar negeri Cina tersebut, mengetahui
    kepentingan Cina di balik pemberlakukan kebijakan tersebut, yang akan dianalisis
    dengan empat faktor pendorong perumusan kebijakan luar negeri John P. Lovel!.
    Dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri perspektif strategi oleh John P.
    Lovell, dan konsep akan Zona Identifikasi Pertahanan Udara itu sendiri, serta metode
    kualitatif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan, yakni Cina mengeluarkan
    kebijakan tersebut akibat nasionalisasi Jepang terhadap Kepulauan Senkaku, dan
    menjadikan kebijakan tersebut sebagai in strum en kedaulatan atas Kepulauan Senkaku.
    Jepang memberikan respon melalui kebijakan non-recognition dan non-acceptance,
    dengan tidak mengakui kebijakan luar negeri Cina tersebut dan memberikan mandat
    kepada seluruh perusahaan penerbangan untuk tidak memberikan rencana
    penerbangan dan identifikasi diri kepada Badan berwenang Cina. Jepang juga akan
    menyesuaikan kebijakan dan tindakan berdasarkan sikap Cina untuk ke depannya.
    Jepang mengeluarkan kebijakan defensif yang bertolak belakang dengan kebijakan
    of ens if Cina.Jepang memandang pesimis sikap Cina, sehingga sebagai upaya defensif,
    Jepang mempererat hubungan dengan sekutunya, Amerika, dan memperkuat
    kekuatan miiitemya sendiri, dengan latihan bersama dan rencana revisi artikel 9
    konstitusi Jepang mengenai pasifisme.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi