• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Implikasi hukum putusan permanent court of arbitration bagi negara pihak yang menolak putusan tersebut dalam kasus sengketa laut China Selatan antara Filipina dengan Tiongkok pada tahun 2016

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007800	341 Muh i/R.11.21.6	Perpustakaan Pusat (REF.21.6)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	341 Muh i/R.11.21.6
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 132 hlm. ; il. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	341 Muh i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Arbitrase, Implikasi Hukum, Sengketa Laut China Se
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Muhammad Rafi D

• Saat ini sengketa Laut China Selatan menjadi perhatian masyarakat intemasional. Setelah sekian lama terjadi sengketa, Filipina membawa sengketa tersebut ke Permanent Court of Arbitration. Putusan dari Permanent Court of Arbitration mengatakan bahwa klaim Tiongkok mengenai nine dash line terbantahkan dan tidak merniliki dasar hukum. Akan tetapi Tiongkok menolak putusan terse but dan tetap agresif di Laut China Selatan sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas kawasan Laut China Selatan. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk melihat implikasi putusan Permanent Court of Arbitration bagi negara pihak dan negara sekitar kawasan Laut China Selatan serta langkah­ langkah yang dapat dilakukan agar Tiongkok mematuhi putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis nonnatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan dengan bahan hukum primer, sekunder, tersier berupa Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, Konvensi Hukum Laut 1982, The South China Sea Arbitration Award, serta buku ilmu hukum dan penelitian ilrniah lainnya. Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai ketentuan-ketentuan hukum intemasional terkait pematuhan suatu negara terhadap hukum intemasional yang akan dikaitkan analisisnya dengan ketidakpatuhan Tiongkok terhadap putusan Permanent Court of Arbitration dalam sengketa Laut China Selatan yang melibatkan Tiongkok dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai pihak yang bersengketa, Filipina dan Tiongkok barns melaksanakan dan menghormati putusan Permanent Court of Arbitration tersebut karena sudah menjadi sumber hukum intemasional dan sifat putusan yang final and binding. Bagi negara di sekitar kawasan Laut China Selatan, putusan tersebut juga merniliki manfaat di dalam menghadapi agresivitas Tiongkok dan pengaturan mengenai klaim maritim di kawasan Laut China Selatan. Terkait langkah-Iangkah agar Tiongkok mematuhi putusan Permanent Court of Arbitration, negara-negara yang berkepentingan di Laut China Selatan dapat melakukan tekanan intemasional kepada Tiongkok, perundingan diplomatik secara bilateral maupun multilateral. Perdamaian dan stabilitas kawasan harus dicapai agar negara-negara yang berada di sekitar kawasan Laut China Selatan dapat memaksimalkan potensi kelautan yang ada.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.