Implikasi hukum putusan permanent court of arbitration bagi negara pihak yang menolak putusan tersebut dalam kasus sengketa laut China Selatan antara Filipina dengan Tiongkok pada tahun 2016

Implikasi hukum putusan permanent court of arbitration bagi negara pihak yang menolak putusan tersebut dalam kasus sengketa laut China Selatan antara Filipina dengan Tiongkok pada tahun 2016 Muhammad Rafi D Primary Author mixed material bibliography Bandung fakultas hukum Unpad 2017 id Indonesia xii, 132 hlm. ; il. ; 29 cm. Saat ini sengketa Laut China Selatan menjadi perhatian masyarakat intemasional. Setelah sekian lama terjadi sengketa, Filipina membawa sengketa tersebut ke Permanent Court of Arbitration. Putusan dari Permanent Court of Arbitration mengatakan bahwa klaim Tiongkok mengenai nine dash line terbantahkan dan tidak merniliki dasar hukum. Akan tetapi Tiongkok menolak putusan terse but dan tetap agresif di Laut China Selatan sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas kawasan Laut China Selatan. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk melihat implikasi putusan Permanent Court of Arbitration bagi negara pihak dan negara sekitar kawasan Laut China Selatan serta langkah langkah yang dapat dilakukan agar Tiongkok mematuhi putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis nonnatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan dengan bahan hukum primer, sekunder, tersier berupa Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, Konvensi Hukum Laut 1982, The South China Sea Arbitration Award, serta buku ilmu hukum dan penelitian ilrniah lainnya. Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai ketentuan-ketentuan hukum intemasional terkait pematuhan suatu negara terhadap hukum intemasional yang akan dikaitkan analisisnya dengan ketidakpatuhan Tiongkok terhadap putusan Permanent Court of Arbitration dalam sengketa Laut China Selatan yang melibatkan Tiongkok dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai pihak yang bersengketa, Filipina dan Tiongkok barns melaksanakan dan menghormati putusan Permanent Court of Arbitration tersebut karena sudah menjadi sumber hukum intemasional dan sifat putusan yang final and binding. Bagi negara di sekitar kawasan Laut China Selatan, putusan tersebut juga merniliki manfaat di dalam menghadapi agresivitas Tiongkok dan pengaturan mengenai klaim maritim di kawasan Laut China Selatan. Terkait langkah-Iangkah agar Tiongkok mematuhi putusan Permanent Court of Arbitration, negara-negara yang berkepentingan di Laut China Selatan dapat melakukan tekanan intemasional kepada Tiongkok, perundingan diplomatik secara bilateral maupun multilateral. Perdamaian dan stabilitas kawasan harus dicapai agar negara-negara yang berada di sekitar kawasan Laut China Selatan dapat memaksimalkan potensi kelautan yang ada. Muhammad Rafi D Arbitrase, Implikasi Hukum, Sengketa Laut China Se 341 Muh i Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 341 Muh i/R.11.21.6 010030007800 Perpustakaan Pusat (REF.21.6) 341 Muh i/R.11.21.6 20%252Fscan0001.jpg.jpg 55199 2017-10-16 09:16:33 2017-10-31 09:05:36 machine generated