Kartika Sari Putri Primary Author mixed material bibliography Bandung fakultas hukum Unpad 2016 id Indonesia

Text

xi, 201 hlm. ; il. ; 29 cm Kejahatan narkotika (peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika) di Indonesia. Di Indonesia sendiri kejahatan narkotika tidak dapat dipungkiri semakin hari semakin meningkat hingga menyentuh hampir setiap lapisan masyarakat. Pidana mati merupakan salah satu ancaman pidana terberat bagi pelaku tindak pidana narkotika. Namun, Penerapan dan pelaksanaan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narktotika hams dipertimbangkan dengan konsisten dan tidak diskriminatif agar tidak terjadi kesewenangan terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pelaksanaan pidana mati juga melibatkan Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu jaringan Sistem Peradilan Pidana. Tugas utama Pemasyarakatan adalah membina terpidana untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat sehingga terdapat pertentangan dalam visi dan misi Pemasyarakatan dalam membina terpidana mati. Penelitian ini pada intinya bertujuan untuk menggambarkan eksistensi serta pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia serta peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina terpidana mati narkotika, melalui metode pendekatan juridis normatif dengan melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, norma-norma dan konsep-konsep hukum yang didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan berbagai kasus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada dasamya masih tetap diperlukan guna memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang kian meningkat dewasa ini. Sifat kejahatan serta dampak luas yang timbul akibat penggunaan narkoba merupakan pertimbangan logis yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Tidak hanya terhadap para penggunanya, narkoba secara luas dapat membahayakan stabilitas negara bahkan kelangsungan hidup generasi penerus serta kehidupan berbangsa dan bemegara .. N amun demikian dalam pelaksanaan pidana mati memang terdapat beberapa poin yang harus dibenahi. Pertama proses peradilan yang seadil-adilnya tanpa diskriminasi terhadap pelaku, yang kedua terpidana mengajukan upaya Grasi sampai mengajukan peninjauan kembali untuk memperlambat eksekusi. Hal yang ketiga adalah rentang waktu pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak dari proses peradilan hingga dilaksanakannya eksekusi pidana mati terhadapa terpidana. Selain itu peran Lembaga Pemasyarakatan diperlukan dalam membina terpidana mati secara mental dan rohani walaupun terpidana tidak akan kembali dalam pergaulan masyarakat namun setiap hak terpidana terpenuhi sebagai seorang manusia seutuhnya dan terpidana mati masih mempunyai peluang untuk tidak dihukum mati. Akan tetapi Undang-Undang tentang Pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus mengenai pembinaan terhadap terpidana mati sehingga diperlukan penegasan dalam peraturan perundang-undangan agar terdapat pola pembinaan yang terstruktur dan jelas. Kartika Sari Putri Kejahatan narkotika (peredaran gelap dan penyalahg 345 Kar p Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 345 Kar p/R.11.75.1 010030007753 Perpustakaan Pusat (REF.11.75.1) 345 Kar p/R.11.75.1 20%252Fscan0001.jpg.jpg 55097 2017-10-12 09:46:33 2017-10-31 08:28:44 machine generated