• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Eksistensi partai politik lokal di Indonesia berdasarkan UUD 1945

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007760	342 Arm e/R.11.21.3	Perpustakaan Pusat (REF.11.21.3)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	342 Arm e/R.11.21.3
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	vii, 141 hlm. ; il. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	342 Arm e
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Eksistensi, Partai Politik Lokal, Konstitusional,
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Armia

• Demokrasi menitikberatkan pada peran serta rakyat dalam pemerintahan. Salah satu pilar utama dalam demokrasi adalah adanya kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang salah satunya dimanifestasikan melalui partai politik. Partai politik juga merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Landasan konstitusional terkait partai politik antara lain diatur dalam Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan yang menyatakan "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik". Akan tetapi, di dalam konstitusi tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai sifat partai politik apakah harus bersifat nasional atau dapat pula bersifat lokal. Dalam tataran yuridis dan praktek muncul partai politik lokal yang dapat berpartisipasi langsung dalam beberapa pemilihan umum terakhir di Indonesia. Namun sejauh ini eksistensi partai politik lokal tersebut hanya berlaku di provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap eksistensi partai politik lokal serta untuk menganalisis peluang eksistensi partai politik lokal untuk seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kaidah­ kaidah hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) baik yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Eksistensi partai politik lokal mempunyai landasan konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul serta ketentuan Pasal 23E Ayat (3) UUD 1945 yang tidak membatasi partai politik harus bersifat nasional. 2. Landasan konstitusional juga memberikan peluang bagi eksistensi partai politik lokal untuk seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa eksistensi partai politik lokal di Provinsi Aceh bukan merupakan bagian dari keistimewaan Aceh. Eksistensi partai politik lokal di Provinsi Aceh tidak didasarkan pada norma yuridis yang berdasarkan pada ketentuan konstitusional Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 mengenai satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa maupun ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, melainkan didasarkan pada norma yuridis berdasarkan ketentuan konstitusional Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, supaya terdapatnya perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945, maka harus dibuka peluang bagi eksistensi partai politik lokal untuk seluruh provinsi di Indonesia.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.