• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Ternate Dari Ibukota Karesidenan Hingga Ibukota Swatantra (1866-1958)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007740	900 Rus t/R.18.245.1	Perpustakaan Pusat (REF.245.1)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	t900 Rus /R.18.245.1
  Penerbit	Fakultas Ilmu Budaya Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	xxvii, 319 hlm. ; ill. ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	t900 Rus
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Ternate, Karesidenan, Swatantra.
  Info Detil Spesifik	Referensi
  Pernyataan Tanggungjawab	Rusli M .Said

• Tesis ini berjudul Ternate Dari lbukota Karesidenan Hingga lbukota Swatantra (1866-1958).Permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana dinamika pemerintahan, politik dan sosial budaya kota Ternate zaman Belanda. Kedua, Bagaimana dinamika perubahan setelah Jepang menduduki kota Ternate. Ketiga, Bagaimana dinamika pemerintahan, politik dan sosial budaya kota Ternate zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dalam menganalisis Ternate dari ibukota Karesidenan hingga ibukota Swatantra, digunakan konsep kota dan teori kota, untuk menganalisis kota Ternate zaman Belanda dan kota Ternate zaman Jepang. Konsep sistem politik digunakan untuk menganalisis kota Ternate di zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kota Ternate dibagi atas tiga zaman, yaitu kota Ternate zaman Belanda (1866-1942), kota Ternate zaman Jepang (1942-1945) dan kota Ternate zaman Kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1948). Kota Ternate zaman Belanda, terdapat dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan kesultanan Ternate dan pemerintahan Belanda. Dalam kehidupan politik, kebijakan Belanda mengangkat Sultan Muhammad Ayanhar dan pemberJakuan swatantra. Selain itu, Belanda menerapkan sistem pajak kepada penduduk inlanders di wilayah Jailolo dan sekitarnya, berdampak pada situasi politik kota Ternate menjadi tidak aman karena terbunuhnya kontrolir Agerbeek dan pengasingan Sultan Muhammad Usman Syah ke Bandung. Dan kehidupan sosial budaya, Belanda membangun sekolah di wilayah karesidenan Ternate serta memberi izin kepada pemimpin pribumi bersama warganya untuk melakukan upacara pengangkatan Ngofa Majojo dan upacara kematian sultan. Kota Ternate di zaman Jepang mengalami perubahan, yaitu semua system pemerintahan yang digunakan Belanda dihapus dan digantikan dengan sistem pemerintahan Jepang. Kota Ternate di zaman Kemerdekaan Republik Indonesia, kembali dijadikan sebagai ibukota karesidenan dari tahun 1945 hingga 1958 dan tahun 1958 status kota Ternate mengalami perubahan menjadi ibukota Swatantra. Dari tahun tersebut, pemerintahannya dipimpin oleh Residen Iskandar Muhammad Djabir Sjah, Residen Zainal Abidin Sjah dan Residen Dede Muchsin Usman Sjah. Dalam kehidupan politik, terdapat partai yang sikap politiknya pro kepada Republik dan partai yang sikap politiknya pro kepada Belanda. Kehidupan sosial budaya, residen Djabir Sjah mengirimkan putera puteri Maluku Utara mengikuti pendidikan di Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa serta mengadakan upacara pengangkatan Sultan Mudaffar Sjah.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.