• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Pajak penghasilan badan usaha terhadap perjanjian jual beli gas bumi antara PT Pertagas Niaga dengan konsumen ditinjau dari persfektif kepastian hukum

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007729	343.04 Ghe p/R.11.25.1	Perpustakaan Pusat (REF.25.1)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	343.04 Ghe p/R.11.25.1
  Penerbit	fakultas hukum Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	ix, 94 hlm. ; ill. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	343.04 Ghe p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pajak Penghasilan, Perjanjian Jual Beli Gas Bumi,
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Ghema Chairul Akbar

• PAJAK PENGHASILAN BADAN USAHA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BEll GAS BUMI ANTARA PT PERTAGAS NIAGA DENGAN KONSUMENNYA DITINJAU DARI PERSFEKTIF KEPASTIAN HUKUM Peningkatan pembangunan nasional dari berbagai sektor bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Dasar 1945 bahwa negara berkewajiban meningkatkan kesejahteraan warga negara melalui penguasaan sumber daya alam air, tanah dan kekayaan yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan warga negara sebesar-besarnya Pasal 33 ayat (3). PT Pertagas Niaga yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara afiliasi dari PT Pertamina (Persero) yang berwenang melakukan pemasokan dan menjamin ketersediaan kebutuhan akan energi gas bumi diseluruh Indonesia. Permasalahan yang muncul adalah dalam perjanjian jual beli gas bumi telah disepakati harga jual dan jumlah gas bumi yang akan dibeli oleh konsumen dan yang akan diserahkan oleh PT Pertagas Niaga setiap tahun berjalan, namun dalam hal konsumen tidak dapat menyerap sejumlah gas bumi yang telah disepakati. Penelitian Ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap asas dan norma serta bersifat deskriptif analisis untuk menganalisis antara perundang­ undangan yang berlaku dengan praktik yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap yaitu penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer guna mendukung pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Hasil penelitian dalam penyusunan tesis ini diharapkan para pihak dalam perjanjian itu harus menaati seluruh isi perjanjian. Bila hal ini dilanggar maka pihak yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dituntut untuk memenuhinya dengan suatu keputusan pengadilan.Undang­ Undang PPh menganut prinsip pemajakan atas pengalihan dalam pengertian yang luas yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib Pajak terse but.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.