Konsekuensi hukum pembatalan perjanjian perdagangan internasional secara unilateral menurut pasal 85 UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan ditinjau dari vienna convention on the law treaties 1969

Konsekuensi hukum pembatalan perjanjian perdagangan internasional secara unilateral menurut pasal 85 UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan ditinjau dari vienna convention on the law treaties 1969 Syafri Novia Noor Primary Author mixed material bibliography Bandung fakultas hukum Unpad 2017 id Indonesia xii, 174 hlm. ; il. ; 26 cm. KONSEKUENSlHUKUMPEMBATALANPERJANnAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL SECARA UNILATERAL BERDASARKAN PASAL 8S UNDANG-UNDANG NOMOR 7 T AHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DITINJAU DARI VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 1969 Syafri Novia Noor 110120140010 Pasal 85 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UUP) merupakan dasar hukum bagi upaya pembatalan perjanjian perdagangan internasional oleh Pemerintah Indonesia secara unilateral. Namun, ketentuan Pasal 85 UUP ini melanggar ketentuan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT 1969). Berdasarkan prinsip free consent, negara memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tanpa paksaan dari pihak manapun, akan tetapi untuk melepaskan diri dari suatu perjanjian, negara membutubkan kesepakatan bersama dari seluruh anggota perjanjian. Kesepakatan untuk membatalkan perjanjian internasional adalah bersifat mutual, tidak unilateral. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah pembatalan perjanjian internasional secara unilateral diatur di dalam VCLT 1969 dan bagaimana konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian internasional yang dilakukan secara unilateraljika ditinjau dari VCLT 1969. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berkaitan dengan objek penelitian. Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan, sehingga jawaban yang ditemukan akan disimpulkan secara normatifkualitatif. Setelah melakukan analisa, dapat disimpulkan bahwa VCLT 1969, sebagai perjanjian internasional yang secara luas dianggap merefleksikan hukum kebiasaan internasional, tidak mengatur mengenai pembatalan perjanjian internasional secara unilateral. Selanjutnya, beberapa konsekuensi hukum berpotensi timbul dari penerapan Pasal 85 UUP. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi Pemerintah Indonesia untuk merevisi Pasal 85 UUP agar sesuai dengan prinsip-prinsip pembatalan perjanjian internasional yang diatur di dalam VCLT 1969. Dengan demikian konsekuensi hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Indonesia sebagai akibat dari penerapan Pasal 85 UUP dapat ditekan seminimal mungkin. Syafri Novia Noor pembatalan unilateral, perjanjian, perdagangan, VC 341 Sya k Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 341 Sya k/R.11.21.2 010030007723 Perpustakaan Pusat (REF.11.21.2) 341 Sya k 20%252Fscan0002.jpg.jpg 54981 2017-10-09 16:26:40 2017-10-31 08:24:14 machine generated