Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of Parliamentary Threshold dan HAM : Dalam hukum tata negara indonesia

Text  

Parliamentary Threshold dan HAM : Dalam hukum tata negara indonesia

Ambang batas perwakilan ( parliamentary threshold ) merupakan salah satu instrumen teknik pemilu yang di temui di negara - negara yang menggunakan ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001999510203328.1 Erf pPerpustakaan Pusat (Sirkulasi Kls 300)Tersedia
    01001999510201328.1 Erf pPerpustakaan Pusat (Sirkulasi Kls 300)Tersedia
    01001999510202328.1 Erf pPerpustakaan Pusat (Sirkulasi Kls 300)Tersedia
    01002000129183328.1 Erf pPerpustakaan Pusat (Sirkulasi Klas. 300)Tersedia
    01001000129186328.1 Erf pPerpustakaan Pusat (Sirkulasi Kls. 300)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    Dalam hukum tata negara indonesia
    No. Panggil
    328.1 Erf p
    Penerbit Setara Press : Malang-Jatim.,
    Deskripsi Fisik
    xvii, 184 hlm,; 23 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    9786021642085
    Klasifikasi
    328.1 Erf p
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Hukum
    Info Detil Spesifik
    Sirkulasi
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Ambang batas perwakilan ( parliamentary threshold ) merupakan salah satu instrumen teknik pemilu yang di temui di negara - negara yang menggunakan sistem pemilu proposional. Threshold, electoral threshold, ataupun parliamentary threshold pada dasarnya sama, yakni ambang batas atau syarat yang harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. biasanya di nyatakan dalam bentuk persentase suara atau pada tempat - tempat tertentu yang di nyatakan dalam bentuk kursi.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi