• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementasi Kebijakan pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kab Bandung 2014)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150700222	320 Sup I	Perpustakaan Pusat (REF.17.72)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Sup I/R.17.72
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xv,;131 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Sup I
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Implementasi Kebijakan, Pelayanan, Pengujian Kenda
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Suparman, Rizki Nugraha

• Penggunaan kendaraan bermotor temyata memiliki dampak negatif yang ditimbulkan baik bagi pelestarian lingkungan maupun bagi tingkat keselamatan masyarakat di jalan raya. Selama ini pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk menangulangi dampak penggunaan kendaraan bennotor salah satunya adalah kebijakan dalam pelayanan publik pada pembuatan pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan selaku implementator kebijakan daerah dinilai masih belurn menunjukan perubahan yang signifikan khususnya dalam pelayanan surat izin pengujian kendaraan bermotor secara optimal terkait belurn tercapainya standar pengujian dengan peraturan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Berdasarkan fenomena tersebut, Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan pada pelayanan pengujian kendaraan bennotor yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung pada tahun 2014. Teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian adalah teori implementasi kebijakan. Sesuai dengan karakteristik penelitian, pendekatan penelitian im menggunakan studi metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, adapun pengumpulan data dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan seperti observasi dan wawancara.Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan pengolahan literatur,dokumen, perundang-undangan serta hasil penelitian terdahulu. Analisis data yang digunakan adalah triangulasi data hasil wawancara serta membandingkan wawancara dengan isi dokurnen yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pada pelayanan pengujian kendaraan bennotor belum terlaksana dengan baik, yakni dimana proses pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan masih lamanya pelayanan pembuatan Kir yang diberikan serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk dapat mempercepat proses penanganan pembuatan Kir, faktor yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang belum memadai serta sarana dan prasarana yang sangat terbatas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan pihak ketiga yang ikut campur dalam proses pembuatan kir dapat mengganggu kenyamanan serta kesadaran masyarakat yang masih rendah. Dilihat dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa Belum optimalnya dalam mengimplementasikan pelayanan surat izin kendaraan bennotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung disebabkan oleh faktor­ faktor yang terdiri dari: (a) Standar dan Sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan ; (b) Sumber daya ; (c) Karakteristik organisasi pelaksana; (d) Komunikasi antar organisasi (e) Disposisi atau sikap para pelaksana (f) Lingkungan sosial,ekonomi dan politik.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.