Pengendalian Intern dalam Sistem Pelaporan Berbasis Website pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PengendaIian intern merupakan proses integral pada tindakan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001150700217 351 Dwi P Perpustakaan Pusat (REF.17.126) Tersedia -
Perpustakaan Perpustakaan PusatJudul Seri -No. Panggil 351 Dwi P/R.17.126Penerbit Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2015 Deskripsi Fisik xi,;46 hlm,; 29,5 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 351 Dwi PTipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Dwinova, Muhammad Ricky -
PengendaIian intern merupakan proses integral pada tindakan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP juga diselenggarakan
secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta
perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Kemenakertrans. Sistem
Pelaporan Berbasi s- Website merupakan salah satu upaya Kemenakertrans untuk
meghasilkan e-government dengan menerapkan e-Office dalam Renstra dan
Roadmap Kemenakertrans 2010-2014. Area sasaran yang dimaksud adalah
penataan Tata Laksana, Jengan sasarannya; sistem, proses, dan prosedur kerja yang
jelas, efektif, efisien, serta prinsip good govemance. Sederhananya, penerapan e
OfficelInformation Communication Technology (K"]') dilakukan dengan cara
mengganti sistem pelaporan manual menjadi sistem pelaporan berbasis-website.
Tujuan penelitian tesis ini, yaitu untuk menjelaskan dan menanalisis mengapa
pengendaIian intern dalam sistem pelaporan-berbasis website pada kemenakertrans
belum efektif menindaklanjuti pennasalahan kepatuhan waktu pelaporan.
Penelitian menggunakan pendekatan penelititan kualitatif. Infonnan terdiri dari
staff-staff di Kemenakertrans, Disnakertrans Propinsi Jawa Barat, dan beberapa
SKPD tingkat KabupatenlKota. Teknik pengumpulan data melalui wawancara
dengan informan kunci dan tambahan serta data sekunder berupa LHP BPK dan
LAKIP BPKP.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian Intern belum efektif dalam
menanggulangi pennasalahan kepatuhan pelaporan waktu. Tidak berjalannya
penyelenggaraan EsGovemment dan keterbatasan penyelenggaraan pengendalian
intem di Kemenekertrans akan penyelenggaran kepemerintahan Otonomi Daerah
menyebabkan pennasalahan teknis pengumpulan data, desain program, dan struktur
organisasi belum efektif ditindaklanjuti -
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.
//






